Anggaran Makan Bergizi Gratis Disebut Caplok Dana Pendidikan, Begini Penjelasan BGN

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dengan memotong anggaran pendidikan.

Tanggapan ini muncul menyusul pernyataan pihak PDI Perjuangan yang menyebut Rp 223,5 triliun dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan dialokasikan untuk program MBG.

Dadan menjelaskan bahwa secara faktual, anggaran di kementerian terkait justru mengalami kenaikan. Menurutnya, alokasi dana BGN memang diklasifikasikan ke dalam beberapa pos agar sesuai dengan target penerima manfaat atau Rincian Output (RO).

"Secara faktual dana pendidikan, baik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalami kenaikan. Demikian juga di Kementerian Kesehatan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (26/2/2026).

Baca Juga: Per Januari 2026, Realisasi Anggaran BGN Capai Rp 19,5 Triliun

Dadan merinci, dana dalam struktur BGN terbagi menjadi tiga kategori ditambah cadangan. Kategori pertama adalah Pendidikan, yang diperuntukkan bagi anak sekolah umum dan keagamaan. Kategori kedua adalah Kesehatan, yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Kategori ketiga adalah Ekonomi, yang mencakup dukungan manajemen dan lainnya, sementara kategori keempat adalah cadangan yang ditempatkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Klasifikasi ini dibuat untuk mempermudah operasional layanan gizi sesuai klaster penerimanya. 

Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa sumber pendanaan MBG berasal dari penghematan belanja birokrasi, bukan memangkas program inti kementerian lain. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden terkait pengetatan ikat pinggang di internal pemerintahan.

"Dana MBG seperti yang sudah dijelaskan oleh Presiden merupakan dana hasil efisiensi dari anggaran yang dapat diefisienkan seperti alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas dalam dan luar negeri dan lain-lain," pungkasnya.

Baca Juga: BGN Sebut Anggaran Bahan Makanan MBG Rp 8.000- Rp 10.000 per Porsi, Bukan Rp 15.000

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun, sebanyak Rp 223,5 triliun di antaranya dialokasikan untuk membiayai program MBG.

Adapun penjelasan ini diberikan untuk meluruskan narasi publik yang menyebut dana MBG hanya berasal dari efisiensi kementerian/lembaga.

“Kawan-kawan di daerah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20% dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” kata Esti.

Esti menjelaskan, berdasarkan dokumen resmi negara, rincian penggunaan dana tersebut tercantum jelas dalam lampiran APBN. Penggunaan dana pendidikan untuk urusan gizi ini menjadi perhatian serius karena besarnya nilai yang dialokasikan.

“Di dalam lampiran APBN berupa Peraturan Presiden disebutkan secara jelas bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Kami merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data,” katanya.

Baca Juga: Anggaran MBG Digugat di MK, BGN: Kami Hanya Fokus Sebagai Penyelenggara

Selanjutnya: Cek Fitur Rahasia Gmail: Ini Cara Tambah Tanda Tangan Email Agar Pesan Tampil Rapi

Menarik Dibaca: Promo Guardian 19 Februari-4 Maret 2026, Tambah Rp 1.000 Dapat 2 Lipstick Judydoll

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News