Siapkan buffer pembiayaan APBN 2019, Kemenkeu buka opsi tambah pinjaman

Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mempertimbangkan opsi untuk menambah sumber pembiayaan utang melalui pinjaman. Hal ini untuk mengantisipasi potensi pelebaran defisit APBN 2019 yang diproyeksi sebesar 1,93% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, risiko pelebaran defisit anggaran sebenarnya telah diantisipasi pemerintah melalui strategi front-loading sejak awal tahun. 

Baca Juga: Pemerintah sudah tak agresif, penjualan ORI016 diramal sulit menyamai capaian ORI015

Front-loading artinya pemerintah melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan jumlah yang banyak pada awal tahun dengan tujuan penerbitan selanjutnya hingga akhir tahun menjadi lebih kecil. 

“Strategi front-loading sudah kita lakukan. Saat ada kesempatan, kita ambil, baik itu upsize atau menambah frekuensi penerbitan. Jadi kalau akhir tahun ada kebutuhan, kita sudah siap,” tutur Luky saat ditemui usai acara Launching ORI016, Rabu (2/10). 

Untuk mengantisipasi pelebaran defisit APBN 2019, Luky mengatakan, pemerintah juga memiliki penyangga (buffer) pembiayaan lainnya yaitu pinjaman. Kemenkeu mencatat, selama periode Januari-Agustus 2019, pemerintah telah menarik pinjaman (neto) sebanyak Rp 5,97 triliun.

Di antaranya melalui 12 perjanjian pinjaman luar negeri senilai US$ 1,93 miliar. Data DJPPR menunjukkan, pinjaman luar negeri multilateral mendominasi yaitu sebesar US$ 1,59 miliar yang berasal dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).  

Baca Juga: Tren kupon menurun, target hasil penerbitan SBN ritel di batas bawah

Sementara, perjanjian pinjaman bilateral dilakukan dengan pemerintah Prancis (Natixis), Saudi Arabia (SFD), dan Korea (ECDF) dengan total US$ 211,3 juta. Sisanya, pinjaman dari kreditor swasta asing (KSA) sebesar US$ 137,81 juta. 

Sampai akhir tahun, Luky bilang opsi untuk menambah pinjaman baru tetap terbuka. Namun, ia belum mau berbicara banyak terkait seberapa besar potensi penambahan pinjaman itu dan dari mana asalnya. 

Namun berdasarkan penelusuran pada Laporan Semester I APBN 2019, pemerintah menyebut telah menjajaki potensi pinjaman tunai yang dapat dioptimalkan untuk pembiayaan 2019 dengan kisaran US$ 1 miliar - US$ 2 miliar. 

Kemenkeu dalam laporan itu menyatakan, pinjaman tersebut akan siap untuk ditarik pada kuartal IV tahun 2019, sehingga menjadi buffer untuk pembiayaan.

Baca Juga: Baru diluncurkan BI, SMF bersiap terbitkan surat berharga komersil Rp 200 miliar

“Kami belum bisa bilang apa-apa dulu, ini kan opsi saja. Tapi pinjaman itu butuh proses yang perlu kita siapkan, sedangkan untuk issue SBN bisa lebih cepat dan mudah,” terang Luky. 

Di sisi lain, Luky bilang, pemerintah masih akan merealisasi penerbitan SBN sesuai rencana. Sampai Agustus lalu, realisasi penerbitan SBN telah mencapai Rp 290,74 triliun atau 74,7% dari target dalam APBN 2019. 

“Artinya masih ada space (penerbitan SBN) untuk mengantisipasi risiko dalam 2,5 bulan ke depan,” kata Luky. 

Berdasarkan outlook, penerbitan SBN neto tahun ini sebesar Rp 381,83 triliun atau lebih rendah dari target yaitu Rp 388,96 triliun. 

Sementara, outlook pinjaman tunai luar negeri diproyeksi naik menjadi Rp 44,16 triliun dari target sebelumnya Rp 30 triliun sejalan dengan tujuan menjadi buffer pembiayaan APBN 2019. 

Baca Juga: Analis: Tahun depan penerbitan obligasi akan lebih baik dibanding dua tahun lalu

Kemenkeu menyatakan, hal itu juga sejalan dengan mekanisme fleksibilitas pembiayaan tunai, di mana pemerintah dapat mengurangi target penerbitan SBN dan meningkatkan penarikan pinjaman tunai atau sebaliknya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News