Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mendapat tantangan besar terkait penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sisi pajak masih jauh dari target.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan hingga November 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.136 triliun atau realisasi ini baru mencapai 72% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,56 triliun.
Baca Juga: Bank Indonesia menguji coba QR Indonesian Standard (QRIS) sampai ke Singapura
Melihat angka realisasi ini, berarti masih ada kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp 441,56 triliun.
Dengan kondisi seperti ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani optimis bahwa defisit APBN 2019 tidak akan melebar dari proyeksi semula, yakni 2,2%. Oleh karena itu, dalam waktu 2 minggu yang tersisa di 2019 ini, pemerintah akan terus mengupayakan semua sumber penerimaan.
"Kami akan menjaga defisit untuk berada di sekitar itu dan kami optimis. Kalaupun meleset, hanya satu digit di atas atau satu digit di bawah itu. Itu yang kami yakini," kata Sri Mulyani pada Jumat (13/12) di kantor pusat DJP, Jakarta.
Baca Juga: Roadmap industri hasil tembakau dinilai penting untuk amankan investasi
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa dalam 2 minggu terakhir ini pemerintah akan terus memantau pergerakan dari seluruh belanja baik itu yang bisa confirm maupun tidak, yang bisa dicairkan atau tidak.
Selain itu pemerinrah juga akan menghitung semua penerimaan baik dari sisi perpajakan, bea dan cukai, dividen, dan juga penerimaan bukan pajak (PNBP).
Di akhir tahun ini pun, Sri Mulyani melihat bahwa ada peningkatan dari sisi belanja, sehingga pergerakan dari instrumen ini pun menorehkan kinerja yang membaik.
Baca Juga: Jadi sumber pembiayaan baru, pemerintah masih kaji Sovereign Wealth Funds (SWF)
Hal ini pun diyakini menjadi lampu hijau bagi ekonomi untuk bergerak positif, sehingga pemerintah akan tetap terus mengupayakan agar momentum ekonomi tetap terjaga.
Oleh karena itu, dalam waktu seminggu terakhir di 2019, Menkeu dan presiden mengaku akan fokus pada pengerjaan APBN 2020. Hal ini dilakukan untuk bisa mendorong perekonomian Indonesia menjelang memasuki tahun yang baru, yaitu 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
