Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah memang harus berhemat dalam menjalankan kegiatan. Soalnya, bukan hanya kantor pajak saja yang gagal mencapai target. Namun, kantor bea cukai pun juga tak bisa memenuhi target setoran tahun ini.
Lemahnya kinerja kantor bea cukai terlihat dari realisasi penerimaan sementara yang meleset dari target. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mendata, total penerimaan di kantor ini yang terdiri dari bea masuk (BM), bea keluar (BK), dan Cukai hingga 31 Oktober 2014 hanya mencapai Rp 131,33 triliun.
Jumlah itu hanya sebesar 90,71% dari target sebesar Rp 144,77 triliun. Dari target bea cukai secara keseluruhan sepanjang tahun, realisasi itu baru mencapai 75,59% (lihat tabel). "Hingga akhir tahun, total penerimaan kami hanya akan mencapai 92,82% dari target atau sekitar Rp 161,26 triliun," jelas Susiwijono Moegiarso, Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC, Kemkeu, Kamis (13/11).
Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian target ini. Faktor-faktor itu pula yang mengakibatkan setoran kantor bea cukai dari semua pos melemah sepanjang tahun berjalan ini.
Faktor utamanya ialah pelambatan perekonomian nasional dan global. Imbasnya, penjualan rokok pun tertekan. Apalagi, tahun ini ada ketentuan baru di industri rokok yakni berupa penempelan gambar seram di setiap bungkus rokok.
Dua hal itu menyebabkan produksi hasil tembakau hanya naik 1,2% dari 341,9 miliar batang tahun 2013 menjadi 346 miliar batang tahun 2014. Padahal, untuk mencapai target tahun ini, penjualan rokok harus tumbuh di atas 5%.
DJBC mencatat, tahun ini terjadi penutupan pabrik rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT) milik PT HM Sampoerna di Lumajang dan Jember. "Itu membuat potensi penerimaan cukai hasil tembakau hilang Rp 479,4 miliar," jelas Susiwijono.
Bea keluar terpukul
Lalu, pelambatan ekonomi juga mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Lesunya aktivitas ekspor dan impor juga menurunkan penerimaan kantor bea cukai yang berupa BM dan BK.
Perhitungan Susiwijono, lambatnya ekonomi menyebabkan aktivitas impor tahun ini turun 4,26% dibandingkan dengan setahun lalu. Walhasil, penerimaan dari pos Bea Masuk pun semakin seret. "Sampai akhir tahun, realisasi BM diperkirakan hanya 95,52% dari target atau Rp 34,07 triliun," kata Susiwijono.
Penerimaan dari pos Bea Keluar makin parah. Mengingat, ekspor tahun ini sangat jeblok. "Penerimaan BK tahun ini diperkirakan hanya mencapai 56,41% atau Rp 11,62 triliun," jelas Susiwijono.
Rendahnya penerimaan BK juga karena harga sektor komoditas yang kian murah. Padahal, ekspor komoditas adalah penyumbang utama penerimaan BK.
Lihat saja, harga referensi bulanan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada dua bulan terakhir sangat rendah. Per Oktober, harga referensinya CPO hanya US$ 727 per metrik ton dan November hanya US$ 736 per metrik ton. Dengan harga referensi di bawah US$ 750, tarif BK CPO adalah 0%.
Walhasil, penjualan CPO periode itu tak memberi pemasukan ke Bea Keluar. "Pemasukan dari BK ekspor mineral juga minim, karena kegiatannya belum pulih pasca larangan ekspor mineral mentah," ujar Susiwijono.
Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development Economy and Finance (Indef) menuturkan, pelambatan pertumbuhan ekonomi memang mempengaruhi penerimaan negara. Namun, pemerintah masih bisa meningkatkan penerimaan jika mampu mengatasi ilegal trading. "Penyelundupan berbagai barang seperti minuman mewah masih marak di Indonesia, kalau di atasi bisa menambah penerimaan cukai," ujar Enny.
Pengawasan terhadap perdagangan yang melanggar ketentuan tak lain adalah tugas pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
