Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Kebijakan Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, pembentukan UU sektoral bisa dilakukan meskipun Omnibus Law RUU Cipta Kerja nanti telah diundangkan.
Sutrisno mengatakan, pembentukan UU sektoral perlu disesuaikan dengan melihat kebutuhan dari sektor tersebut. Kebutuhan itu bisa saja berupa revisi UU dan/atau pembentukan UU baru yang memuat aturan yang belum ada di UU saat ini.
"Tergantung kebutuhan dari masing-masing sektor karena masih ada sektor yang memerlukan kebutuhannya yang tidak bisa dilakukan di omnibus law," kata Sutrisno ketika dihubungi, Selasa (29/9).
Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan, reformasi birokrasi yang perlu dilakukan pemerintah seyogyanya menitikberatkan pada hasil, kualitas pelayanan dan adanya pemberian penghargaan bagi instansi yang berkinerja baik.
Baca Juga: Omnibus Law Cipta Kerja Kurang Gereget, Perizinan Investasi Urung Ditarik ke Pusat
Misalnya, di tengah pandemi covid-19 saat ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus meningkatkan upayanya dalam penanganan dan menekan angka penyebaran covid-19.
Kemudian, adanya pemberian penghargaan bagi instansi atau pemerintah daerah yang berhasil menangani covid-19 dan mempertahankan wilayahnya menjadi zona hijau.
Sementara itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Guspardi Gaus mengatakan, pembentukan UU sektoral seharusnya tidak banyak dilakukan setelah nantinya Omnibus Law RUU Cipta Kerja diundangkan.
Guspardi mengatakan, filosofi pembentukan omnibus law ini adalah kemudahan perizinan berusaha dan berinvestasi seperti yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi.
Presiden juga menyebut, adanya omnibus law untuk mengatasi masalah birokrasi nasional yang terbilang berbelit-belit, lamanya waktu pengurusan dan banyak aturan yang saling tumpang tindih dan/atau tidak bersinergi.
Baca Juga: Ekonom khawatir RUU Cipta Kerja belum bisa atasi hambatan investasi
Oleh karena itu, muncul gagasan pemerintah untuk membuat omnibus law yang merupakan kumpulan peraturan dari berbagai lintas sektoral.
