Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, pemerintah bakal memfinalisasi pembahasan soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) usai perhelatan APEC, Oktober 2013.
"Setelah APEC kami melakukan penyelesaian antara DPR RI dalam rapat koordinasi," kata dia ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, di Jakarta, pada Selasa (23/9).
Sebagaimana diketahui pembahasan Tapera cukup alot lantaran bakal menyedot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam hal ini DPR mengusulkan pembiayaan Tapera dipotong dari gaji PNS dan non PNS sebesar 5%, di mana separuhnya ditanggung oleh pemberi kerja. Artinya, Tapera yang bakal dibeli oleh para abdi negara, akan dibiayai sebagian oleh APBN.
"Problemnya 2,5% dari pekerja untuk PNS mengakibatkan APBN nambah, karena harus nambah 2,5% untuk PNS, itu dikaji Menkeu." ujarnya.
Ditambah lagi, pemerintah harus menyediakan Rp 12 triliun, untuk modal kerja Rp 2 triliun dan investasi tanah Rp 10 triliun. Menurut Farid, permintaan DPR RI tersebut cukup krusial, sehingga harus dikoordinasikan dalam rapat. (Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
