Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya berlangsung singkat. Sering menimbulkan gaduh karena ucapannya disinyalir menjadi penyebab Purbaya kehilangan kursi Menkeu mulai 14 September 2026.
Purbaya hanya menjabat Menkeu sekitar setahun setelah dilantik pada 8 September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang mengundurkan diri.
Sebelum pencopotan, Purbaya masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dengan mengikuti rapat kerja bersama Komite VI DPD RI.
Rapat tersebut digelar pada pukul 10.00 WIB. Namun, pada sore harinya, sekitar pukul 15.30 WIB, posisi Purbaya berubah setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Pergantian tersebut menandai perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan di tengah sorotan terhadap komunikasi kebijakan fiskal dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dinilai tidak terlepas dari sejumlah kontroversi yang muncul selama masa jabatannya.
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Djayadi Hanan menilai, terdapat latar belakang konflik yang kuat, mulai dari kepercayaan pasar hingga hubungan dengan pemerintah daerah.
Menurut Djayadi, pola komunikasi Purbaya yang kerap memicu kontroversi turut memengaruhi respons berbagai pemangku kepentingan.
“Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan ya itu kan terus-menerus memantik kontroversi. Pernyataan-pernyataannya, kemudian berbagai pola komunikasinya yang menimbulkan respons negatif dari pasar kemudian respons negatif dari berbagai stakeholder,” kata Djayadi kepada Kompas.com, Senin (14/9/2026).
Baca Juga: Jejak Suahasil Nazara, dari Guru Besar UI hingga Jadi Menteri Keuangan
Kebijakan anggaran picu gesekan dengan daerah
Djayadi juga menyoroti kebijakan pengetatan dan pemotongan anggaran ke daerah yang dinilai menjadi salah satu sumber gesekan.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disebut belum kunjung dibayarkan.
Persoalan tersebut kemudian memunculkan ketegangan antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
“Masalah-masalah di daerah yang terkait dengan fiskal itu tidak bisa tidak akan sulit diatasi kalau tidak ada realokasi anggaran,” ujar Djayadi.
Menurut dia, persoalan fiskal di daerah membutuhkan penyesuaian alokasi anggaran agar dapat diselesaikan.
Baca Juga: Detik-Detik Purbaya Ditelepon Mensesneg Saat Penggantinya Suahasil Dilantik
Suahasil Nazara dinilai sebagai langkah korektif Prabowo
Djayadi menilai, penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru merupakan langkah korektif Presiden Prabowo Subianto.
Pergantian tersebut dipandang sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik sekaligus meredam ketegangan komunikasi yang muncul pada masa kepemimpinan Purbaya.
Suahasil dinilai memiliki modal pengalaman yang relevan untuk menjalankan tugas tersebut. Ia memiliki latar belakang sebagai Guru Besar Universitas Indonesia serta rekam jejak panjang di Kementerian Keuangan.
Dengan pengalaman tersebut, Suahasil diharapkan mampu membawa stabilitas fiskal dan menjaga kepercayaan pasar melalui pendekatan komunikasi yang lebih tenang.
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/09/14/19265571/membaca-penyebab-purbaya-direshuffle-pakar-kepercayaan-pasar-hingga-konflik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














