/2026/01/05/1313632501.jpg "Serapan APBN Awal 2026 Masih Tertahan, Dorongan Fiskal ke Ekonomi Belum Maksimal")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pola lambatnya serapan belanja negara kembali terulang di awal 2026. Kondisi ini membuat peran APBN sebagai penggerak ekonomi belum optimal pada kuartal I, seiring terbatasnya arus kas pemerintah dan proses administrasi belanja yang masih memakan waktu.
Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai, lemahnya serapan belanja di awal tahun bukan lagi persoalan teknis sesaat, melainkan masalah struktural yang terus berulang.
Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan cash flow pemerintah akibat penerimaan negara yang belum solid.
Baca Juga: Serapan APBN Awal 2026 Masih Seret
Data menunjukkan, penerimaan pajak sepanjang 2025 hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun, lebih rendah dibanding realisasi 2024 sebesar Rp 1.931,6 triliun.
Selain meleset dari target, penerimaan pajak juga mencatatkan pertumbuhan negatif secara tahunan. Kondisi ini membuat ruang fiskal di awal 2026 menjadi lebih sempit.
“Banyak transfer kas yang belum bisa dipastikan sampai ke instansi pusat maupun daerah,” kata Andri, Minggu (1/2/2026).
Tekanan likuiditas tersebut tercermin dari langkah pemerintah menarik kembali deposito senilai Rp 75 triliun dari perbankan, serta melakukan penarikan utang baru secara agresif sejak awal tahun, termasuk melalui skema private placement.
Menurut Andri, langkah ini mengindikasikan pemerintah membutuhkan kas cepat, bahkan dengan konsekuensi biaya di atas harga pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Baca Juga: Belanja Negara Harus Ngebut di Awal 2026 untuk Dongkrak Ekonomi dan Penerimaan Pajak
Padahal, dalam APBN 2026, total belanja negara dipatok sebesar Rp 3.842,7 triliun, melonjak signifikan dibanding outlook belanja 2025 yang sebesar Rp 2.865,5 triliun. Namun, besarnya anggaran tersebut belum tentu langsung mengalir ke ekonomi riil pada awal tahun.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, pada kuartal I belanja negara umumnya masih tertahan oleh proses administrasi, penyesuaian anggaran, hingga lelang proyek.
Akibatnya, belanja modal dan proyek-proyek besar belum mampu menjadi motor pertumbuhan di awal tahun.
Dalam kondisi serapan APBN yang masih terbatas, penopang utama ekonomi pada kuartal I-2026 diperkirakan berasal dari bantuan sosial, belanja pegawai, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Efektivitas Belanja di Awal Tahun Terancam Tertahan
Bansos yang cair sejak awal tahun cenderung langsung dibelanjakan oleh rumah tangga penerima, sehingga perputaran uang di pasar berlangsung lebih cepat.
Efek ini diperkirakan makin terasa dengan momentum Ramadhan dan Lebaran yang jatuh pada kuartal I dan II.
Pembayaran THR ASN menjelang Lebaran hampir selalu mendorong lonjakan konsumsi, mulai dari kebutuhan pokok, sandang, hingga pariwisata dan UMKM, meski dorongan fiskal dari belanja negara secara keseluruhan masih belum sepenuhnya mengalir.
Selanjutnya: KOSPI Anjlok Lebih 2% Hari Ini, Investor Waspadai Efek Pilihan Ketua The Fed Trump
Menarik Dibaca: 6 Pilihan Film dan Serial Thriller Politik Netflix, Dijamin Bikin Kepikiran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
