Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang semester I-2021 sebesar Rp 252,3 triliun. Angka tersebut baru mencapai 36,1% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 699,43 triliun.
Meskipun penyerapannya masih mini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan dibandingkan tahun lalu serapan anggaran program PEN 2021 lebih banyak. Pihaknya mencatat, hingga akhir semester I-2020, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 124,6 triliun, atau hanya 17,92% dari pagu Rp 695,2 triliun.
Namun perlu diingat, pelaksanaan PEN tahun ini dan tahun lalu berbeda. Program PEN 2020 baru dilaksanakan pada periode Maret 2020, saat virus corona pertama kali hinggap di Indonesia, sehingga sejatinya data itu hanya mencermiknan realisasi pen kurang dari empat bulan di semester I-2020. Sementara, PEN 2021 dilaksanakan sepanjang Januari-Juni tahun ini.
Baca Juga: Bansos Mei-Juni dirapel Juli 2021, cek penerima BST di cekbansos.kemensos.go.id
Lebih lanjut Iskandar memerinci realisasi program PEN dalam enam bulan pertama di tahun ini tersebar dalam enam program. Pertama, realisasi pos kesehatan sebesar Rp 47,17 triliun, atau 24,6% dari pagu Rp 193,93 triliun.
Ia bilang, seiring dengan lonjakan kasus virus corona, pemerintah akan mempercepat pencairan anggaran kesehatan agar bisa menanggulanginya dengan cepat.
“Tentunya aspek kesehatan yang utama dan menjadi perhatian untuk menghentikan penyebaran Covid-19, termasuk percepatan vaksinasi karena kunci menyelesaikan Covid-19adalah percepatan vaksinasi,” kata Iskandar dalam Webinar Mid Year 2021 Economic Outlook: Prospek Ekonomi Indonesia Pasca-stimulus dan Vaksinasi, Selasa (6/7).
Kedua, program perlindungan sosial terlah terealisasi Rp 66,3 triliun, atau setara 43,2% dari total pagu sebesar Rp 153,86 triliun. Menurut Iskandar, perlindungan sosial menjadi kunci bagi pemerintah untuk untuk mempertahankan daya beli.
Baca Juga: Cerita Sri Mulyani soal pengelolaan anggaran PEN 2020
Iskandar menyampaikan, dengan diberlakukannya PPKM Darurat, pemerintah akan mendorong percepatan pencairan bansos, termasuk program keluarga harapan (PKH) kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan kuota internet, termasuk Kartu Prakerja yang juga kuotanya ditambah.
