/2024/05/26/2117852280.jpg "Kekhawatiran BI Kembali ke Zaman Orba Mencuat, Independensi Jadi Taruhan")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kekhawatiran terhadap independensi Bank Indonesia (BI) kembali mencuat. Sejumlah pihak di pemerintahan disebut memiliki pandangan agar peran bank sentral dikembalikan seperti sebelum reformasi atau era Orde Baru, ketika hubungan BI dengan pemerintah dinilai lebih erat.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai perubahan arah tersebut berpotensi meningkatkan risiko intervensi terhadap kebijakan moneter.
Menurutnya, pengalaman krisis 1998 menunjukkan pentingnya independensi BI agar kebijakan moneter tidak terlalu dipengaruhi kepentingan pemerintah.
"Memang ada beberapa orang di pemerintahan yang percaya Bank Indonesia perlu kembali seperti pre-98," ujar Dipo dalam CORE Midyear Economic Review 2026 bertajuk “Pertaruhan Stabilitas Ekonomi,” Rabu (29/7/2026).
Baca Juga: Isu BI Kembali ke Era Orba Muncul, Independensi Bank Sentral Jadi Sorotan
Dipo mengatakan, kekhawatiran tersebut muncul setelah adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang dinilai dapat memengaruhi tingkat independensi BI.
Menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada penambahan mandat BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Mandat ganda, yakni menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, juga diterapkan oleh sejumlah bank sentral di negara lain.
Namun, Dipo menilai UU P2SK belum menjelaskan secara tegas mengenai prioritas apabila kedua mandat tersebut bertentangan, terutama ketika ekonomi menghadapi tekanan. Kondisi ini dinilai dapat membuka ruang bagi tekanan terhadap BI untuk lebih mengutamakan kepentingan pertumbuhan dibanding menjaga stabilitas moneter.
Dipo mengingatkan, salah satu pelajaran dari krisis 1998 adalah pentingnya memperkuat independensi BI. Setelah krisis tersebut, pemerintah memperkuat posisi bank sentral melalui perubahan aturan agar kebijakan moneter dapat berjalan berdasarkan pertimbangan ekonomi.
Baca Juga: Mundurnya Perry Warjiyo, Independensi BI dan UU P2SK Kembali Jadi Sorotan
Ia menilai risiko terbesar adalah munculnya dominasi kebijakan fiskal terhadap kebijakan moneter. Dipo mencontohkan praktik burden sharing antara pemerintah dan BI, ketika bank sentral membeli Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar untuk membantu pembiayaan pemerintah.
"Risikonya terkait burden sharing, sekitar 30% SBN pernah dimiliki oleh BI," katanya.
Meski demikian, Dipo menilai kembalinya BI seperti era Orde Baru belum tentu terjadi. Namun, ia melihat adanya sinyal dari sebagian pihak yang ingin membuat peran BI lebih dekat dengan pemerintah.
Di tengah tekanan terhadap rupiah, Dipo menilai BI saat ini tetap menjalankan fungsi menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai intervensi pasar.
"BI sudah habis-habisan membela rupiah. Rupiah memang melemah, tetapi BI sudah melakukan intervensi pasar setiap hari," ujarnya.
Baca Juga: Gubernur BI Perry Warjiyo Mundur: Independensi Bank Indonesia Diuji
Selain aturan, Dipo menilai sosok pemimpin BI ke depan akan menjadi faktor penting dalam menjaga independensi bank sentral.
Menurutnya, Gubernur BI harus memiliki kemampuan moneter, keberanian mengambil keputusan, serta integritas untuk menjaga kebijakan berbasis data dan analisis, bukan kepentingan fiskal pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
