Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
Mengingat pada 2020 dikhawatirkan akan terjadi perlambatan ekonomi (resesi). "Pasti banyak utang yang jatuh tempo. Makanya amandemen itu sangat penting," kata Teddy.
Ia menilai, sebelum adanya revisi UU tersebut, proses penanganan perkara PKPU dan kepailitan akan tetap lama dan mahal.
"Tujuan dari amandemen kan untuk mempercepat dan murah. Masak orang mau nagih utang, tapi malah rugi," ujar Teddy.
Grafik PKPU dan Kepailitan tahun 2019
Pengadilan Niaga PKPU Kepailitan
Medan 32 8
Semarang 31 24
Surabaya 77 30
Makassar 8 3
Jakarta Pusat 277 59
Jumlah 425 124
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
