/2022/06/28/510461246.jpg "Sempat Bikin Harga Melonjak, Ekspor Kelapa Utuh Akan Dilarang")
Reporter: Adi Wikanto, Shintia Rahma Islamiati | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pemerintah akan melarang ekspor buah kelapa utuh. Rencana kebijakan ini untuk mendorong hilirisasi sekaligus mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga buah kelapa serta santan yang terjadi tahun 2025.
Diberitakan Kompas.com, rencana pelarangan ekspor buah kelapa utuh disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/10/2025). Ia menegaskan, Indonesia tidak lagi akan menjual kelapa gelondongan (kelapa utuh) ke luar negeri.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin agar hasil bumi tropis itu diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil/VCO) dan santan kelapa (coconut milk).
“Rencana kita hilirisasi, kelapa ini tidak dijual gelondongan ke luar negeri. Total volumenya 2,8 juta ton per tahun. Nantinya kita olah jadi coconut milk dan VCO,” ujar Amran.
Baca Juga: Ada Blue Chip, 4 Saham Bayar Dividen Interim Oktober 2025, Pilih Beli / Jual?
Potensi Rp 2.400 Triliun
Kebijakan ini bukan sekadar menekan ekspor mentah, tetapi juga mendongkrak nilai ekonomi kelapa secara fantastis. Menurut Mentan Amran, ekspor kelapa utuh selama ini hanya menghasilkan sekitar Rp 24 triliun per tahun.
Namun, bila diolah menjadi produk turunan seperti VCO dan santan, nilai tambahnya bisa melonjak hingga 100 kali lipat, setara Rp 2.400 triliun! “Katakanlah separuh saja, 50 kali lipat, tetap bisa menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru dari kelapa,” ungkap Amran dengan optimistis.
Amran menegaskan, strategi hilirisasi ini tidak hanya berlaku untuk kelapa, tetapi juga akan diperluas ke komoditas ekspor lainnya seperti gambir.
Pasalnya, 80 persen pasokan gambir dunia berasal dari Indonesia. Selama ini, gambir banyak digunakan sebagai bahan baku tinta, sampo, dan kosmetik.
“Mimpi kita adalah seluruh bahan baku yang kita ekspor, termasuk CPO (kelapa sawit), semuanya dihilirisasi. Sawit yang dikuasai pemerintah akan kita ubah dari TBS menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega,” tutur Amran.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat hilirisasi nasional, mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen olahan berkualitas dunia.
Dengan pengolahan di dalam negeri, bukan hanya nilai ekspor meningkat, tetapi juga lapangan kerja baru terbuka, dan pendapatan petani kelapa ikut terdongkrak.
Tonton: Presiden Prabowo Puji Kinerja Menkeu Purbaya
Kelangkaan kelapa di dalam negeri
Harga kelapa di dalam negeri pada tahun 2025 sempat melewati Rp 20.000 per butir di tingkat konsumen. Hal itu terjadi karena pasokan buah kelapa di pasar anjlok akibat tersedot pasar ekspor.
Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) menyoroti tingginya ekspor kelapa bulat (fresh nut) yang menyerap sebagian besar produksi dalam negeri. Tak hanya menyebabkan kenaikan harga, kondisi tersebut membuat industri pengolahan kelapa kekurangan bahan baku meski pasokan kelapa nasional mulai membaik.
Wakil Ketua Umum HIPKI Amrizal Idroes menyebutkan nilai ekspor kelapa bulat pada Juli 2025 mencapai sekitar US$ 52 juta, melonjak hampir 150%-155% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibanding periode sama tahun lalu. "Kenaikan produksi saat ini lebih banyak dijual dalam bentuk raw material ke luar negeri, terutama ke China," ujar dia kepada KONTAN, Senin (8/9).
Di sisi lain, ekspor produk olahan juga tumbuh berkat perbaikan harga global. Ekspor desiccated coconut (DC) atau kelapa parut tercatat sebesar US$ 32 juta, naik lebih dari 85% yoy, sedangkan santan hampir US$ 36 juta atau tumbuh 50%-56%.
Sebaliknya, coconut water concentrate atau air kelapa olahan justru melemah 24%–32% yoy menjadi hanya sekitar US$ 2 juta karena pasokan bahan baku terbatas. "Industri pengolahan air kelapa kekurangan bahan baku karena sebagian besar kelapa bulat sudah diekspor," ucap Amrizal.
Kondisi ini membuat industri kelapa tertekan. Menurut dia, hanya industri yang efisien dan terintegrasi yang mampu memproduksi berbagai produk dari setiap butir kelapa, mulai dari minyak, santan, karbon aktif, hingga air kelapa yang bisa bertahan membeli bahan baku dengan harga tinggi.
Industri yang hanya menghasilkan satu produk, seperti kelapa parut saja, lebih rentan berhenti produksi.
Amrizal mengemukakan, harga kelapa bulat di tingkat petani saat ini stabil di kisaran Rp 4.500 - Rp 5.000 per butir. Petani pun memiliki opsi untuk menjual ke eksportir atau industri, tergantung siapa yang berani membayar lebih tinggi.
"Kalau harga ekspor lebih menarik, wajar saja petani memilih menjual ke eksportir. Persaingan harga ini yang menekan industri lokal," ungkap dia.
Amrizal menekankan bahwa ekspor kelapa bulat berpotensi mengurangi devisa. Jika diolah di dalam negeri, nilai tambah dari setiap butir kelapa jauh lebih besar karena bisa menghasilkan berbagai produk turunan.
"Hitungan kasarnya, ada nilai tambah hampir 1 dolar AS per butir yang hilang dari setiap kelapa yang langsung diekspor," ucap dia.
Untuk menyeimbangkan ekspor dengan kebutuhan industri, HIPKI telah mengusulkan pungutan ekspor kelapa bulat kepada pemerintah.
Menurut Amrizal, saat ini pemerintah sudah menyiapkan draf kebijakan tersebut, tetapi belum mengetok keputusan final.
"Kalau pungutan diberlakukan, harga di tingkat petani pasti turun dari level Rp 4.500 - Rp 5.000. Pemerintah sedang berhitung apakah penurunan ini masih bisa diterima petani," tambah dia.
Selanjutnya: Saham LQ45 Menanti Momentum Window Dressing
Menarik Dibaca: Promo JSM Indomaret Periode 10-12 Oktober 2025, Quaker Oats-Attack Diskon hingga 40%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
