Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, hingga semester I 2020, realisasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 1,8 triliun untuk 56.858 debitur di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto Perbowo menerangkan, bidang usaha yang paling banyak memanfaatkan dana ini adalah usaha budidaya sebesar Rp 687,4 miliar untuk 19.012 debitur.
Realisasi bidang lain adalah penangkapan ikan sebesar Rp 483,7 miliar untuk 15.913 debitur, perdagangan hasil perikanan sebesar Rp 447,4 miliar untuk 14.647 debitur.
Baca Juga: Pemerintah prioritaskan kredit modal kerja untuk 8 sektor usaha ini
Ada pula jasa perikanan sebesar Rp 137,9 miliar untuk 4.832 debitur, pergaraman sebesar Rp 6,2 miliar untuk 156 debitur, serta pengolahan sekitar Rp 82 miliar untuk 2.271 debitur.
Adapun, penyediaan permodalan adalah salah satu upaya KKP untuk menjaga geliat usaha di tengah pandemi Covid-19. Nilanto pun mengajak pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas KUR, apalagi plafon KUR mikro bisa mencapai Rp 50 juta.
"Maksimum plafonnya meningkat dari yang sebelumnya Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta," jelas Nilanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/8).
Sementara itu, Direktur Usaha dan Investasi PDSPKP Catur Sarwanto menjelakskan, untuk membantu pelaku usaha terdampak Covid-19, Pemerintah telah menerbitkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 8 tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah guyur kredit modal kerja padat karya hingga Rp 1 triliun per debitur
Perlakuan khusus ini antara lain pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama enam bulan sesuai penilaian penyalur KUR.
"Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020," terang Catur.
Selain itu, terdapat relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR, penambahan limit plafon KUR, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi Covid-19.
Catur mengatakan, perlakuan khusus juga diberikan bagi calon penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19.
Bentuk perlakuan khusus ini di antaranya relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR.
Baca Juga: Pemerintah guyur kredit modal kerja padat karya Rp 100 T, ini 15 bank penyalurnya
Administrasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya.
"Kemudian relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah," jelas Catur.
Melalui kelonggaran tersebut, Catur berharap para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa memaksimalkan pemanfaatan dana KUR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
