Selain WFH Sehari Seminggu, Ini Kebijakan yang Perlu Disiapkan Demi Penghematan BBM

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan work from home (WFH) satu hari seminggu guna menghemat konsumsi energi di tengah konflik Timur Tengah dinilai belum cukup kuat. 

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut langkah tersebut baru merupakan tahap awal yang bersifat ringan. Menurutnya, respons kebijakan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pengaturan pola kerja ASN semata. Sebab, sumber tekanan utama berada pada konsumsi energi yang masif di sektor transportasi dan industri. 

"Kebijakan WFH satu hari per minggu itu baru langkah awal yang sifatnya ringan. Dalam situasi lonjakan harga minyak global, respons kebijakan seharusnya tidak berhenti di situ," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (26/3/2026).

Baca Juga: Purbaya Mengaku Sudah Dapat Persetujuan Bos Danantara untuk Ambil Alih PNM

Yusuf menyarankan pemerintah mengadopsi pendekatan International Energy Agency (IEA) melalui kombinasi perubahan perilaku dan efisiensi sektor. Selain WFH, langkah konkret yang bisa diambil meliputi perluasan ganjil-genap di kota besar, penguatan transportasi publik, hingga kampanye eco driving. 

"Kebijakan sederhana seperti ini justru relatif cepat diterapkan dan langsung menyasar konsumsi BBM harian," tambahnya.

Tak hanya di darat, ruang penghematan juga tersedia melalui pembatasan perjalanan dinas yang digantikan pertemuan virtual, baik di instansi pemerintah maupun swasta. 

Sementara untuk sektor industri, Yusuf menekankan pentingnya efisiensi energi melalui optimalisasi proses dan penggunaan teknologi hemat energi, bukan dengan membatasi produksi.

Kebijakan ini diprediksi akan menyasar sektor swasta karena merupakan konsumen energi terbesar. Yusuf melihat gambaran konkretnya bisa berupa pengurangan perjalanan dinas hingga audit energi perusahaan. Namun, ia mengingatkan agar pendekatan yang diambil tidak terlalu memaksa. 

"Kalau terlalu memaksa, justru bisa menekan aktivitas usaha. Jadi yang lebih efektif adalah kombinasi antara imbauan, insentif, dan sedikit regulasi yang terarah," kata Yusuf.

Dari sisi fiskal, Yusuf menilai kebijakan penghematan seperti WFH atau pengurangan mobilitas memiliki skala yang kecil dibandingkan potensi lonjakan subsidi energi saat harga minyak dunia naik tajam. 

Dia bilang, tanpa penyesuaian prioritas anggaran pada program beralokasi besar, risiko defisit APBN melebar di atas 3% terhadap PDB tetap mengintai.

"Artinya, kebijakan ini tidak cukup kuat untuk menjadi penopang utama agar defisit tetap di bawah 3% terhadap PDB. Penghematan energi seharusnya dibarengi dengan penyesuaian prioritas anggaran," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mendorong pemerintah melakukan kajian mengenai pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi subsidi pembelian sepeda motor listrik bagi pengemudi ojek daring.

Menurutnya, ini harus disertai penyediaan fasilitas pembiayaan yang terjangkau untuk program penukaran sepeda motor berbahan bakar minyak.

"Dengan estimasi 7 juta pengemudi ojek daring di seluruh Indonesia, pengalihan subsidi BBM ke sepeda motor listrik merupakan langkah strategis yang tepat sasaran, guna mengurangi ketergantungan impor BBM, menekan emisi gas rumah kaca, dan memperkuat ketahanan energi nasional," katanya.

Lebih lanjut, Igun menambahkan, Inisiatif tersebut tidak hanya menjadi solusi mitigasi krisis BBM, melainkan juga katalisator transformasi ekonomi berkelanjutan melalui sektor gig economy.

Baca Juga: Purbaya Kaji Kenakan Tambahan Pajak E-Commerce untuk Tekan Barang Impor China

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News