kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Sekjen PDI-P: Anggaran Tiap Kementerian Dipotong 5% untuk Bansos


Sabtu, 03 Februari 2024 / 21:49 WIB
Sekjen PDI-P: Anggaran Tiap Kementerian Dipotong 5% untuk Bansos
ILUSTRASI. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto?bersama Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar 2024 Ahmad Basarah, Wakil Ketua Adian Napitupulu, serta Wakil Sekretaris Riezky Aprilia memberikan keterangan di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (27/4/2023). DPP PDIP mengumumkan pembentukan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pemilu Presiden 2024. Tim yang dibentuk melalui surat keputusan yang ditandatangani Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto diketuai oleh Ahmad Basarah, Wakil Ketua Adian Napitupulu, Sekretaris Deddy Yevri Sitorus, dan Wakil Sekretaris Riezky Aprilia. (KONTAN/Fransiskus Simbolon)


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, kebijakan bantuan sosial (bansos) pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik. 

Hasto menyebutkan, anggaran kementerian pun dipaksa dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos. 

Baca Juga: Di Tengah Isu Mundur dari Kabinet, Sekjen PDI-P: Sri Mulyani Sudah Ketemu Megawati

"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024). 

Hasto mengatakan, bansos semestinya diberikan untuk menujukkan komitmen pemerintah kepada rakyat, bukan kepentingan politik. 

Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bansos justru menjadi alat politik karena disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantkng partai paslon 02, ini menunjukan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak," ujar Hasto.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) atau perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat. 

Salah satu yang menjadi perhatian adalah nilai anggaran Bansos pada 2024 yang mencapai Rp 496 triliun. Jumlah anggaran Bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun. 

Baca Juga: Bahlil Sebut Pilpres 1 Putaran Mampu Menghemat Anggaran Rp 30 Triliun

Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun. 

Kebijakan bansos ini dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agendanya elektoralnya. 

Seperti diketahui, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasto PDI-P: Anggaran Tiap Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×