Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pemerintah daerah (pemda) akan membentuk lembaga pendanaan atau fund dalam menggaet investasi di daerah. Misalnya saja, DKI Jakarta membentuk Jakarta Collaboration Fund, atau Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pembentukan NTB Capital.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi untuk proyek strategis ataupun program di daerah.
Namun, ia memberikan catatan agar pendanaan ini nantinya digunakan untuk project yang harus selaras dengan visi-misi pemerintah daerahnya serta memberikan manfaat bagi daerahnya.
"Jangan asal memberikan pendanaan hanya karena faktor kedekatan karena itu sumber inefisiensi dan kehancuran sebuah program pendanaan baik swasta ataupun pemerintah," kata Nailul pada Kontan.co.id, Selasa (10/6).
Baca Juga: Sejumlah Pemda Ingin Buat Lembaga Pendanaan, Ekonom Ini Ingatkan Risikonya
Selain itu, pendanaannya juga diberikan kepada program yang sesuai karakteristik ekonomi di daerah tersebut.
Nailul mencontohkan program di Wilayah NTB yang nantinya dapat diprioritaskan kepada pariwisata karena memiliki potensi yang sangat besar.
"Jangan sampai pendanaan di NTB yang banyak pariwisata namun NTB Capital memberikan pendanaannya kepada project pembangunan pabrik semen yang jauh dari kebutuhan ekonomi daerah NTB," ujarnya.
Namun demikian, tantangan yang bisa terjadi adalah kesulitan sumber pendanaan awal karena tantangan dan pendapatan beberapa daerah berbeda.
Menurut Nailul, Jakarta mungkin bisa memanfaatkan APBD-nya yang berlimpah untuk menjadi modal awal pendanaan Jakarta Collaboration Fund. Apalagi, Jakarta juga sebagai pusat bisnis sehingga dapat menggalang dana dari pihak swasta dengan relatif lebih gampang.
Selain itu, bagi Jakarta pendanaan dari investor juga bisa diperoleh dengan mudah, meskipun juga harus bersaing dengan lembaga investasi swasta dan pemerintah pusat.
Namun bagi daerah lain mereka akan kesulitan di modal awal karena pendapatan daerah yang tidak besar. Ataupun kurangnnya dukungan dari swasta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyoroti rendahnya investasi asing (foreign direct investment/FDI) di Jakarta bila dibandingkan dengan Singapura dan Kuala Lumpur.
Menurut Pramono, hal ini akan menjadi fokus utama ke depan, sebab pembangunan Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan pajak, retribusi dan dividen.
“Perlu cara berpikir baru untuk mencari pendanaan. Karena itu, saya akan menggagas Jakarta Collaboration Fund agar kita punya sumber pendapatan baru. BUMD juga harus siap untuk melantai di bursa lewat IPO,” jelas Pramono beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Jakarta Masih Menjadi Daerah Idaman Bagi Para Investor
Selanjutnya: Terganjal Polemik Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Intip Prospek Saham Antam (ANTM)
Menarik Dibaca: Cegah Depresi, Ini 4 Manfaat Bersih-Bersih Rumah untuk Kesehatan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
