kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Sejumlah kebijakan pemerintah ini dinilai bisa pulihkan ekonomi dalam negeri


Jumat, 31 Agustus 2018 / 10:47 WIB
Sejumlah kebijakan pemerintah ini dinilai bisa pulihkan ekonomi dalam negeri
ILUSTRASI. Uang rupiah


Reporter: Kiki Safitri | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan rupiah yang terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan ini dinilai perlu campur tangan pemerintah guna memberi kepastian akan stabilitas ekonomi. Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, kebijakan pemerintah sejauh ini dinilai cukup dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pemasukan negara.

Adapun kebijakan Presiden Joko Widodo sebelumnya dengan mencabut subsidi bahan bakar untuk pembangunan infrastruktur pada 2014 lalu dinilai berdampak mengurangi krisis global saat ini.

"Jika jokowi tidak berani mengurangi subsidi, kita akan kelabakan sekali sekarang. Tahun 2014 dikurangi subsidi, waktu itu Jokowi mengalihkan subsidi untuk pembangunan infrastruktur," kata Piter saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (30/8).

Pencabutan subsidi tersebut sejauh ini cukup mengurangi beban negara. Sehingga saat ini, masalah krisis tidak menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Karena kita sudah banyak mengurangi subsidi, tapi beban itu sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi tidak sampai melewati kemampuan APBN kita," tegasnya.

Dengan adanya masalah krisis ini, Piter berharap pemerintah dan Bank Indonesia dapat segera mengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan.

"Kita dorong BI mengambil kebijakan. Seperti kebijakan B 20 dan selain itu juga mengurangi impor 900 barang konsumsi. Namun belakangan ini BI dan pemerintah sepakat untuk sama-sama memacu pariwisata. Ini yang kita support harus diperbanyak. Saya melihatnya kebijakan ini kurang," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu melakukan perluasan ekspor dan juga melakukan konversi devisa ke rupiah.

"Penambahan perlu, seperti ekspor diperluas dan ekspor di konversi ke rupiah. Kita jangan terlalu liberal, harus berani mengambil kebijakan tegas seperti negara Thailand dan Rusia, masa kita enggak bisa," ujarnya.

Lebih terpenting adalah pemerintah harus fokus dalam memperbaiki current account deficit (CAD). Hal ini bagaimana peran pemerintah membuat CAD bisa surplus. Menurut Piter dengan kondisi CAD surplus maka kekebalan Indonesia terhadap gejolak ekonomi bisa meningkat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×