Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan segera beralih kepada Wali Kota Batam (ex-officio).
Hal ini seiring dengan berakhirnya jabatan Edy Putra Irawady sebagai pemimpin BP Batam dalam masa transisi, menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo yang diberhentikan pada Desember 2018 lalu.
Edy menjelaskan, dirinya telah banyak berdiskusi dengan Walikota Batam Muhammad Rudi selama masa transisi kepemimpinan BP Batam. Termasuk pesan untuk mengembangkan pulau-pulau yang tercakup di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam.
"Saya sering sekali ketemu dan ngobrol. Saya sudah sampaikan permintaan salah satunya mengoptimalisasi pengembangan pulau-pulau lain, selain Pulau Batam," ujar Edy, Jumat (3/5).
Pengembangan tersebut, kata Edy, sangat penting lantaran selama ini kegiatan ekonomi dan bisnis hanya terkonsentrasi di Pulau Batam. Padahal masih ada pulau lainnya seperti Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru yang juga menyimpan potensi.
Ditambah lagi, Edy menilai, konektivitas antar pulau di Batam terbilang bagus didukung adanya enam jembatan besar yang saling menghubungkan.
"Kondisi infrastruktur jalan sudah cukup baik, ketersediaan air dan listrik juga surplus meski distribusinya masih perlu diperbaiki. Ini semua sangat menarik untuk investor," kata Edy.
Oleh karena itu, Edy berharap Kepala BP Batam selanjutnya mengupayakan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di pulau-pulau tersebut untuk menarik lebih banyak investasi.
Dengan skema KEK, investor dapat memperoleh izin dengan mudah, bebas tata niaga alas bisa menjual produk di dalam negeri, hingga mendapatkan insentif Tax Holiday.
"Kalau Pulau Batam kan FTZ (free trade zone) hanya dapat fasilitas keluar masuk barang (custom). Kalau KEK lebih mudah sehingga kami harapkan ini bisa full di pulau-pulau lain dikembangkan," tuturnya.
Adapun, investasi yang bisa dikembangkan melalui KEK tersebut nantinya bisa dipertimbangkan seputar sektor jasa, salah satunya.
Antara lain, membangun pusat jasa keuangan untuk meningkatkan jasa kredit sindikasi (offshore loan), membangun sistem jasa logistik, atau mengembangkan sektor kesehatan seperti membangun rumah sakit dan teknologi sistem-cell untuk mengurangi banyaknya pasien berobat ke negeri tetangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
