Reporter: Muhammad Afandi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 13 partai politik ikut menandatangani pakta integritas partai politik bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).
Dari 16 partai yang sebelumnya menyepakati Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) ini, yang hadir hanya 14 parpol. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang tidak hadir dalam kesepakatan tersebut.
Yang turut menandatangani yakni PKB, PDIP, Gerindra, Golkar, Garuda, Berkarya, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, dan PKPI. Penandatanganan ini dilakukan oleh ketua, atau Sekjen atau perwakilan dari masing-masing partai.
Dari yang hadir, hanya partai NasDem yang menolak menandatangani pakta integritas tersebut. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate, menyatakan setuju dengan sistem integritas itu. Dia mengklaim selama ini partainya sudah melaksanakan sistem tersebut, dengan ataupun tanpa pakta integritas. Namun menurutnya seremonial penandatanganan hanya bentuk pencitraan semata.
Yang penting baginya adalah tindakan nyata. “Kami tidak menandatangani pakta integritas karena hanya pencitraan saja," ujarnya.
Menurut Johnny, NasDem hanya. "Kami menerapkan politik tanpa mahar, menolak dana saksi, rekrutmen partai berjenjang, dan sebagainya," ujar Johnny.
Sementara Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan dengan tegas bahwa akan menjalankan SIPP ini.
Urgensinya menurut Cak Imin karena tahun depan merupakan tahun kontestasi politik. “Syarat mutlak harus menjalankan SIPP. (PKB) udah jalan, sedang diupayakan,” terangnya.
Senada dengan yang lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengklaim partai berkuasa ini sebelumnya telah menjalankan poin-poin dalam pakta integritas tersebut.
Maka, ia juga mengatakan mendukung panduan partai politik berintegritas yang diinisiasi oleh KPK bersama LIPI ITU.
“Kami juga menjalankan sistem integritas tersebut. Karena tidak ada anggota partai pun yang senang saat anggotanya tertangkap tangan KPK,” ungkapnya.
Sama juga dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia juga mengklaim bahwa partainya telah sejalan dengan pakta tersebut. Katanya hal itu merupakan ikhtiar dari kader Gerindra untuk menjaga kepercayaan publik.
“Ini ikhtiar kami sebagai kader atau calon penyelenggara menghindari tindak-tindakan korupsi. Ikhtiar itu harus kami lakukan menjaga kepercayaan publik. Korupsi adalah upaya penghancuran negara sekian generasi ke depan,” ujarnya.
Hampir semua politisi dari semua partai politik yang hadir menyetujui dan mengklaim sudah menjalankan poin-poin dari Sistem Integritas Partai Politik itu.
Sebenarnya Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik bertujuan untuk menegakkan sistem integritas di masing-masing partai politik. Sistem integritas ini meliputi masalah kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Untuk itu dikembalikan kepada partai politik untuk membenahi internalnya masing-masing.
Lewat konferensi ini, KPK memberikan panduan berupa buku dengan judul “Kertas Posisi Sistem Integritas Partai Politik” kepada masing-masing partai politik. Namun panduan itu tidak mengikat partai politik untuk menjalankannya.
KPK juga mengatakan bahwa selain memberikan buku panduan SIPP ini, ke depannya juga akan terus berkoordinasi dengan partai politik terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
“Mereka menandatangani dan berjanji akan memperbaiki sistem integritas politik, jika parpol melaksanakan ini maka menciptakan Indonesia sejahtera dalam waktu yang singkat bisa diwujudkan,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
