kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45749,52   23,69   3.26%
  • EMAS920.000 0,66%
  • RD.SAHAM 0.55%
  • RD.CAMPURAN 0.20%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Antisipasi korupsi, Ketua DPR: Parpol harus dicegah jadi lahan bisnis baru


Selasa, 04 Desember 2018 / 13:58 WIB
Antisipasi korupsi, Ketua DPR: Parpol harus dicegah jadi lahan bisnis baru
ILUSTRASI. Bambang Soesatyo

Berita Terkait

Reporter: Muhammad Afandi | Editor: Herlina Kartika

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Bambang Soesatyo menyebut sebut partai politik harus dijauhkan dari lahan bisnis. Hal itu disampaikannya pada jumpa pers dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Selasa (4/12).

“Sedini mungkin kita cegah parpol jadi tempat bisnis baru, jangan sampai partai dikuasai pemilik modal,” ungkap Politisi Golkar ini.


Kata Bambang praktik korupsi salah satunya karena biaya politik masih cukup tinggi. Hal tersebut yang mendorong munculnya perbuatan korupsi dan praktik suap di kalangan aparatur negara.

Setiap partai politik kata Bambang memiliki agenda yang banyak, namun parpol membebankan pendanaan kepada kader-kadernya. Sementara untuk bantuan dari negara dianggap tidak akan cukup.

Landasan hukum pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebenarnya diatur melalui Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Terdapat tiga sumber keuangan partai politik yakni, iuran anggota, sumbangan perseorangan dan badan usaha, dan bantuan keuangan negara.

Untuk itu Bambang menyarankan agar parpol dapat penuh didanai oleh Negara.

“Praktik kolusi di parpol karena punya banyak agenda munas, rapimnas, dan biasanya dibebankan kader-kader di parlemen. Kami dorong dana parpol disiapkan negara, kalau tidak parpol jadi lahan bisnis baru,” katanya.

Dengan hal tersebut maka akan menghindarkan politik transaksional yang selama ini terjadi. Menurutnya fenomena saat ini yang terjadi banyak kader partai yang gagal menjadi calon karena tidak memiliki uang.

Permasalah ini sedang dibahas oleh 16 partai politik dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dalam rangka Hakordia 2018 dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik. Bertujuan untuk menegakkan sistem integritas di masing-masing partai politik. Sistem integritas ini meliputi masalah kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×