kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Sebanyak 10% jalan nasional rusak


Minggu, 15 Agustus 2010 / 14:39 WIB
Sebanyak 10% jalan nasional rusak


Reporter: Irma Yani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Kondisi infrastruktur Indonesia khususnya jalan masih buruk. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, jalan yang nasional yang masih buruk sebesar 10%.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berjanji akan memperbaiki jalan nasional itu. Tahun depan dia sudah menganggarkan dana sebesar Rp 29 triliun untuk mempermak jalan nasional itu. Sayang dia tidak menjelaskan alokasi anggaran tersebut.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Pembangunan Asia (ADB) Mochammad Ehsan Khan mengatakan infrastruktur jalan di Indonesia merupakan yang terburuk di ASEAN. Bukan hanya itu, jalan di Indonesia juga yang terpendek di ASEAN.

Dalam kajian yang dilakukannya, Ehsan menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kepadatan jalan (road densities) terendah di antara negara-negara ekonomi utama di Kawasan Asia Tenggara, baik untuk tiap 100 orang dan setiap kilometer persegi.

Panjang jalan yang diaspal per 100 orang juga salah satu yang terpendek di kawasan ini. Selain itu, jaringan jalan dilaporkan rusak atau mengalami kerusakan berat pun masih terbilang tinggi.

Menurutnya, jika masalah infrastruktur ini bisa teratasi maka pertumbuhan Indonesia bakal lebih tinggi lagi. "Peluang ekonomi lebih terbuka dan terbagi dengan lebih merata," ujar Ehsan akhir pekan lalu.

ADB mengusulkan agar pemerintah melakukan reformasi kebijakan dalam jangka pendek dan menengah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Di antaranya, percepatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baru, meningkatkan investasi swasta termasuk kemitraan pemerintah dan swasta, memperbaiki tata kelola dan mengatasi kesenjangan antar daerah dalam hal akses untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan pendidikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×