kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.565.000   8.000   0,31%
  • USD/IDR 18.155   62,00   0,34%
  • IDX 4.931   -98,87   -1,97%
  • KOMPAS100 634   -13,69   -2,11%
  • LQ45 505   -8,76   -1,71%
  • ISSI 162   -4,37   -2,63%
  • IDX30 285   -4,36   -1,51%
  • IDXHIDIV20 385   -4,34   -1,11%
  • IDX80 73   -1,49   -1,99%
  • IDXV30 107   -1,38   -1,27%
  • IDXQ30 96   -1,34   -1,38%

SBY minta wakil menteri tetap bekerja


Selasa, 05 Juni 2012 / 17:24 WIB
ILUSTRASI. Ray Frederick, CTO Traveloka.


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memberikan instruksi khusus terhadap wakil menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dia hanya meminta para wakil menteri tetap bekerja. "Intinya bekerja seperti biasalah secara profesional," kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Selasa (5/6).

Dipo menegaskan tidak ada status quo atas kedudukan wakil menteri dalam jajaran pemerintahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. "Tidak ada perubahan artinya apa yang tetap ada saja sekarang," tegasnya.

Menurutnya, pengangkatan wakil menteri bertujuan mendampingi menteri dan membantu tugas kementerian. "Seperti sekarang dilihat wakil menteri itu membantu menteri-menterinya secara profesional," katanya.

Sebelumnya, mantan Menteri Hukum dan Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra menegaskan 20 wakil menteri (wamen) yang berada dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tidak diperkenankan bekerja atas jabatannya.

Yusril menyebutkan secara materiil, keberadaan wakil menteri sudah tidak ada lagi. Alhasil, dia bilang, para wakil menteri tidak boleh melakukan kegiatan dan tindakan apapun atas nama jabatan tersebut.

Yusril juga menegaskan keberadaan wakil menteri kini adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet dengan sendirinya kehilangan pijakan hukum. Dia mengatakan, presiden harus segera memberhentikan Wamen itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×