Reporter: Fahriyadi | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sejumlah menteri koordinator dan menteri bidang ekonomi dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden guna membahas sejumlah isu dan permasalahan. Ratas kali ini membahas kebijakan ekonomi jangka pendek di sisa masa pemerintahan Kabinet Indonesia Indonesia (KIB) II.
"Keputusan dan kebijakan yang akan diambil selalu punya implikasi di masa depan. Untuk itu pengambilan keputusan harus cermat dalam segala aspek sehingga tak menjadi bom waktu bagi pemerintahan yang akan datang," ujar SBY di Kantor Presiden, Senin (30/6).
Dia bilang ada sejumlah isu yang diangkat oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan menteri terkait. Meskipun, dia mengaku sudah dilaporkan secara lisan oleh para menteri ini tapi tetap dipandang perlu diangkat pada forum rapat terbatas.
Salah satu isu yang akan dibahas adalah perkembangan perekonomian nasional terkini. Menurutnya meskipun tahun ini tahun Pemilihan Umum yang akan memilih Presiden baru, tetapi perekonomian harus dikelola dengan baik.
Pertama, soal fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belakangan mengalami tekanan dan harus diselamatkan sebagai instrumen dalam menjaga perekonomian nasional.
"Tahun ini diharapkan bisa mencapai sasaran, seperti stabilitas harga, pertumbuhan tenaga kerja, dan peningkatan indikator-indikator makro ekonomi nasional," katanya.
Dengan telah ditetapkannya APBN Perubahan 2014, itu berarti pemerintah memiliki pedoman untuk melaksanakan kegiatan hingga akhir pemerintahan.
Kedua, masalah mengelola stabilitas harga dengan sebaik-baiknya terutama harga kebutuhan pokok. Apalagi, saat ini masuk bulan Ramadhan dan bakal menyambut Idul Fitri, biasanya selalu ada kenaikan harga tapi sifatnya musiman. Tapi, hal itu tetap harus dikelola karena pasar punya keganjilan tertentu yang bila dibiarkan akan mengganggu harga. "Sejauh ini yang saya amati harga ini terjaga dengan baik," lanjut SBY..
Ketiga, mengelola dampak perekonomian global, sepeti nilai tukar rupiah, situasi perdagangan dan iklim investasi. Belakangan kondisi politik nasional menghangat dan pengelolaan ekonomi tetap harus jadi prioritas.
Keempat, rencana pembangunan infrastruktur kabel tegangan tinggi arus searah atau high voltage direct current (HVDC) yang akan menjadi kabel bawah laut menghubungkan Jawa-Sumatera agar terjadi efisiensi.
Jika ditetapkan pembangunan tahun ini, maka dampaknya baru bisa dirasakan tahun-tahun mendatang. Namun, rencana ini harus dilakukan karena menjadi tugas dan kewajiban moral pemerintah.
Proyek ini diperkirakan menelan anggaran US$ 2,12 miliar dan dibagi menjadi empat tahap pembangunan dan dapat menghasilkan 3.000 Megawatt (MW).
Kelima, pembahasan soal hasil renegosiasi harga gas Tangguh. SBY bilang kontrak tahun 2002 terlalu rendah karena hanya US$ 2,7 per MMBTU. Tapi, untuk mengubah kontrak tidak mudah dan negosiasi berjalan alot.
Tahun 2012 lalu, SBY mengklaim telah mengingatkan pemerintah China untuk renegosiasi harga gas Tangguh demi rasa keadilan bagi Indonesia.
Meskipun menghormati kontrak yang sudah diteken, tapi Indonesia tak ingin merugi dan selalu ada peluang renegosiasi.
"Saya bersyukur mendapatkan kabar baik bahwa bakal ada perubahan harga yang signifikan dan bisa menjadikan lompatan penerimaan negara naik 400% dari hasil renegosiasi ini dan itu dirasa lebih adil," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
