kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.318.000 -0,68%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

SBY beri PR soal listrik dan subsidi ke Jokowi


Rabu, 13 Agustus 2014 / 20:59 WIB
SBY beri PR soal listrik dan subsidi ke Jokowi
ILUSTRASI. KONTAN/Carolus Agus Waluyo


Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan sejumlah pekerjaan rumah kepada calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satu pekerjaan rumah itu salah satunya soal pembangunan infrastruktur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh pasangan Jokowi-JK terkait pembangunan infrastruktur. Yaitu menggenjot pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Armida bilang, dalam target pemerintah yang telah dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019 tingkat rasio kelistrikan ditargetkan bisa mencapai 100%. Tapi pada saat bersamaan, pemerintah saat ini dihadapkan pada kendala untuk membangun infrastruktur kelistrikan.

Untuk mencapai rasio elektrifikasi sampai dengan 100% bukan pekerjaan yang mudah. Paling tidak, pemerintah baru nanti harus membangun infrastruktur kelistrikan dengam kapasitas sebesar 42.000 megawatt, atau setara dengan kapasitas yang dimiliki Indonesia sekarang yang sebesar 50.000 megawatt.

"Bayangkan dalam lima tahun harus menambah daya sampai 42.000 padahal Pak SBY yang sepuluh tahum saja hanya mampu menambah daya sebesar 25.000 megawatt," kata Armida saat ditemui KONTAN di ruang kerjanya.

Permasalahan ke dua, soal subsidi. Armida bilang, subsidi khususnya BBM akan menjadi salah satu PR berat bagi pemerintahan ke depan. Khususnya bila melihat tingkat kebutuhan BBM yang makin meningkat, produksi kilang minyak di dalam negeri yang makin menurun dan ketepatan sasaran.

Armida meminta, agar pemerintahan ke depan bisa mengembalikan subsidi ke hakekatnya. "Kembalikan ke seharusnya, jangan subsidi barang tapi orang," katanya.

Armida mengakui, untuk melaksanakan upaya tersebut bukan sebuah pekerjaan mudah. Paling tidak pemerintah ke depan harus melakukan tiga upaya, yaitu komunikasi, pentahapan dan realokasi. "Tantangan- tantangan Itu akan disampaikan setelah putusan MK," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×