Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Iuran wajib yang harus ditanggung pekerja dan pengusaha akan bertambah. Yang terbaru adalah iuran bulanan tabungan perumahan rakyat (Tapera). Iuran Tapera ini melengkapi iuran wajib lain yang telah berlaku, yakni iuran BPJS Kesehatan dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Calon pungutan wajib perumahan ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kemarin, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU ini masuk RUU prioritas dan dibahas tahun ini sebagai beleid inisiatif DPR. Targetnya, pemerintah dan DPR bisa mengesahkan RUU Tapera pada tahun ini.
Yang harus dicermati, RUU Tapera ini mewajibkan seluruh pekerja swasta dan wiraswasta menjadi peserta Tapera. Kewajiban ini tertuang dalam dalam Pasal 7 ayat 1 draf RUU Tapera.
Ada sejumlah syarat untuk menjadi calon peserta yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2. Intinya, para pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera adalah mereka yang telah berpenghasilan di atas upah minimum. Selain itu, usia calon peserta minimal 18 tahun atau sudah menikah saat mendaftar sebagai peserta. Dalam rancangan sebelumnya, kewajiban menjadi peserta Tapera diutamakan kepada pekerja yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah.
Nah, RUU Tapera menetapkan besaran iuran tabungan perumahan sebesar 3% dari upah setiap bulan. Batas maksimal basis gaji yang dipungut iuran itu adalah 20 kali dari upah minimum. Dari porsi iuran itu, sebesar 2,5% akan ditanggung pekerja, dan 0,5% ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja.
Kendati wajib membayar iuran, pekerja tidak bisa seenaknya memanfaatkan tabungan tersebut. Pasal 23 ayat 2 RUU Tapera menyatakan, peserta hanya bisa memanfaatkan tabungannya untuk membiayai pembelian rumah, pembangunan, dan perbaikan rumah hanya satu kali selama menjadi peserta Tapera.
Yoseph Umar Hadi, inisiator sekaligus mantan Ketua Panitia Khusus RUU Tapera mengatakan, tujuan DPR menginisiasi RUU Tapera ini adalah untuk memberikan instrumen efektif bagi pemerintah dalam mengatasi kekurangan pasokan rumah (backlog) yang saat ini mencapai sekitar 15 juta unit. "Saya optimis RUU ini selesai tahun ini, karena secara konsep sudah matang," kata Yoseph, kemarin.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, mengatakan, pihaknya siap untuk duduk bersama dengan DPR dan menuntaskan pembahasan RUU Tapera. Ia optimistis, pembahasan RUU Tapera bisa dituntaskan tahun ini. Alasan Basuki, tidak ada perubahan poin dalam RUU Tapera saat ini dengan draf sebelumnya. "Kalau melihat ini, tidak dimulai dari nol, saya kira bisa tahun ini, karena tidak ada penambahan poin," tandas Basuki.
Potensi dana yang terkumpul dari iuran Tapera mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Jika tidak diawasi penggunaannya, iuran ini hanya menjadi sumber penyelewengan. Badan Khusus Tapera pun berpotensi bertabrakan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang akan masuk program perumahan pekerja. Yang terang, siap-siap gaji bulanan semakin tipis saja karena dipotong aneka rupa iuran wajib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
