/2020/06/12/196169509.jpg "Satgas Judi Online Berjanji akan Melakukan Pemberantasan dari Hulu ke Hilir")
Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Judi Online Usman Kansong menyebut, dibentuknya Satgas tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online.
Dampak-dampak yang dia maksud antara lain dari sisi sosial, ekonomi, psikologis, hingga kriminalitas.
"Tujuan ujungnya adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi online, kan kewajiban negara melindungi warga negara, itu target kita," ujar Usman kepada Kontan, Senin (17/6).
Baca Juga: Ini Tugas Satgas Judi Online Bentukan Jokowi
Kata Usman, Satgas Judi Online akan bekerja secara komprehensif, terintegrasi, holistik, dan konsisten dari hulu ke hilir untuk menumpas judi online.
Maka dari itu, di dalam satgas terdapat tim atau bagian pencegahan dan bagian penindakan.
Bagian pencegahan dimaksudkan untuk melakukan kerja-kerja di hulu seperti memasifkan edukasi dan literasi untuk masyarakat, juga melibatkan masyarakat untuk mengedukasi yang lain untuk menghindari bahaya judi online.
Sedangkan penindakan di hilir akan dilakukan dengan upaya antara lain memasifkan take down konten-konten judi online di dunia maya dan internet, blokir bukti dan akun rekening, hingga penelusuran bandar judi online.
Menurutnya, Satgas Judi Online akan mulai efektif bekerja sejak Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 ditandatangani oleh presiden.
Baca Juga: Korban Judi Online Diusulkan Dapat Bansos, Begini Respons Menaker
Usman mengaku, selama ini Kemenkominfo telah melakukan upaya-upaya dalam mencegah judi online. Melalui Keppres tersebut, maka pekerjaan rumah memberantas judi online akan lebih diintensifkan dan terintegrasi.
"Kerja sebenarnya sudah, kita sudah melakukan kerja-kerja, cuma kerja-kerjanya ini belum terintegrasi, belum menyeluruh. Kebanyakan kerja kita itu masih fokus di penindakan terutama dalam hal take down konten. Pencegahan juga belum masif, baru dilakukan Kominfo," kata Usman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
