Rupiah Tertekan, Pemerintah Diminta Fokus Jaga Kualitas Belanja

Rabu, 14 Januari 2026 / 17:10 WIB

ILUSTRASI. -Petugas menghitung uang rupiah dan dolar Amerika (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak dua arah terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari sisi belanja, tekanan muncul pada pos-pos yang sensitif terhadap pergerakan kurs, seperti pembayaran bunga utang dalam valuta asing, subsidi dan kompensasi energi, serta belanja impor pemerintah.

Menurut Banjaran, pelemahan rupiah akan meningkatkan nilai kewajiban valas dalam denominasi rupiah. Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit fiskal apabila tidak diimbangi dengan pengendalian belanja yang ketat.

Hal tersebut tercermin pada realisasi defisit APBN per Desember 2025 yang mencapai 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati ambang batas fiskal yang ditetapkan pemerintah.

"Pelemahan kurs meningkatkan nilai rupiah dan kewajiban valas tersebut, sehingga berpotensi memperlebar defisit jika tidak diimbangi pengendalian belanja," ujar Banjaran kepada Kontan, Rabu (14/1/2026).

Meski demikian, pelemahan rupiah juga memberikan bantalan dari sisi penerimaan negara. Banjaran menjelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas, royalti sumber daya alam (SDA), serta penerimaan pajak berbasis ekspor berpotensi meningkat dalam denominasi rupiah ketika nilai tukar melemah.

Hal ini tercermin dari realisasi PNBP yang mampu melampaui outlook APBN. Namun demikian, ia mengingatkan kinerja penerimaan perpajakan yang masih berada di bawah target tetap menjadi perhatian bersama. Banjaran berharap terdapat perbaikan pada tahun-tahun mendatang agar kesinambungan kebijakan fiskal tetap terjaga.

Terkait asumsi nilai tukar dalam APBN 2026, Banjaran menilai pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan perubahan. Pemerintah dinilai lebih tepat untuk memfokuskan kebijakan pada peningkatan kualitas belanja, pengendalian pembiayaan utang secara prudent, serta memperkuat koordinasi fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia.

"Pendekatan ini lebih efektif menjaga stabilitas makro dibandingkan sekadar menyesuaikan asumsi kurs di tengah volatilitas global," pungkasnya.