/2025/02/18/2095216094.jpg "Ruang Fiskal Dinilai Makin Tipis Imbas Lonjakan Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Risiko tersebut perlu diperhatikan karena APBN 2027 masih menggunakan asumsi ICP sebesar US$ 75 per barel dan nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS.
"Jadi, angka defisit tahun ini bisa tetap terkendali, tetapi kesehatan fiskalnya belum tentu sebaik yang terlihat," jelas Yusuf.
Untuk menjaga kesehatan fiskal hingga akhir tahun, Yusuf menyarankan pemerintah lebih disiplin mengelola belanja pada kuartal IV 2026. Belanja yang kurang mendesak perlu ditahan tanpa mengorbankan perlindungan sosial dan belanja produktif.
Pemerintah juga perlu memastikan tambahan kuota Pertalite sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta disertai pembatasan penerima. Dengan demikian, tambahan subsidi tidak membebani APBN secara berlebihan.
Baca Juga: Minyak Dunia Naik dan Rupiah Melemah, Defisit APBN Berisiko Mendekati 3%
Sementara itu, apabila pemerintah menambah subsidi atau memberikan bantuan listrik, kebijakan tersebut sebaiknya difokuskan kepada rumah tangga kecil agar anggaran yang dikeluarkan lebih tepat sasaran.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan pinjaman program dengan biaya lebih rendah. Langkah ini dinilai perlu dipertimbangkan di tengah tingginya yield SUN yang berpotensi meningkatkan biaya penerbitan utang baru.
Yusuf juga menekankan pentingnya transparansi mengenai nilai kompensasi energi yang telah dibayarkan pemerintah serta kewajiban yang berpotensi dibawa ke tahun berikutnya.
Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan agar kondisi fiskal dapat dinilai secara lebih utuh, tidak hanya berdasarkan angka defisit pada tahun berjalan.
"Tanpa transparansi, defisit di bawah 3% hanya menjadi angka formal yang belum menggambarkan seluruh beban fiskal," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
