Rencana Pengeluaran PLTU Captive Smelter dari DMO Batubara, Ini Dampaknya

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengeluarkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive di kawasan smelter dari perhitungan kewajiban pasok pasar domestik (domestic market obligation/DMO) batubara.

Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bakhtiar menilai, kebijakan ini bakal mengubah struktur biaya operasional industri pengolahan mineral. Menurutnya, ini juga akan membawa dampak yang berbeda bagi industri pengolahan, pengusaha tambang, serta kelistrikan nasional.

"Jadi kalau mengeluarkan PLTU captive smelter dari skema DMO memang akan berat bagi smelter, tetapi sudah sewajarnya dipertimbangkan karena pembangkit tersebut digunakan untuk kepentingan industri," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (27/10/2026).

Bisman berpandangan, perubahan mekanisme pemenuhan pasokan batubara tersebut membuat industri pengolahan harus membeli bahan bakar dengan skema komersial murni. 

"Konsekuensinya, smelter harus membeli batubara dengan harga pasar sehingga biaya energi dan biaya produksi berpotensi meningkat. Tentu ini berdampak pada tekanan ke industri serta bisa jadi industrinya menjadi nggak kompetitif," tuturnya.

Baca Juga: Polri Bongkar Dugaan Korupsi Batubara PLTU, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp5 T

Meskipun memicu potensi pembengkakan biaya produksi di sektor hilirisasi, kebijakan pengeluaran PLTU captive smelter dari DMO batubara ini memberikan keuntungan bagi sektor lain. 

Bisman menyebutkan, langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan batubara untuk pembangkit umum sekaligus memperluas ruang pasar yang lebih menguntungkan bagi para produsen batubara dalam negeri.

"Kalau bagi kelistrikan nasional ini bagus karena akan memberi ruang pasokan lebih besar bagi PLTU PLN. Kalau bagi penambang jg bagus karena terbuka peluang penjualan dengan harga lebih kompetitif," jelasnya.

Agar transisi kebijakan ini berjalan imbang tanpa merusak iklim investasi pengolahan mineral, Ia menekankan pentingnya kompromi antara pemerintah dan pelaku usaha. 

Dia bilang, kebijakan pembebasan DMO ini perlu dieksekusi secara terukur melalui skema kontrak jangka panjang yang adil agar pasokan energi nasional dan daya saing industri tetap terjaga.

"Catatannya itu yang paling penting pasokan batubara untuk PLN tetap menjadi prioritas utama, sementara penerapan harga pasar bagi smelter harus win-win, yakni dengan penerapan bertahap, kontrak pasokan jangka panjang dengan harga wajar, dan evaluasi berkala," pungkasnya.

Baca Juga: CPO dan Batubara Jadi Andalan Ekspor Indonesia Hingga Juni 2026

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno menegaskan bahwa kuota batubara bagi fasilitas smelter tidak dihitung dalam DMO. 

"Kalau yang jelas untuk PLTU captive itu yang untuk smelter di luar dari DMO. Di porsi DMO-nya itu nanti nggak kita anggep," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Meskipun skema pemisahan porsi DMO batubara tersebut sudah direncanakan oleh pemerintah, Tri menekankan bahwa regulasi resminya saat ini masih berada dalam tahap penyusunan. 

"Tapi belum, regulasinya belum," kata Tri.

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian waktu penerbitan aturan DMO PLTU captive tersebut, Tri menyatakan regulasi baru tersebut akan segera dirilis dalam waktu dekat. 

"Soon," tandasnya.

Baca Juga: Pemerintah Rancang BLU Sektor Energi, Perhapi Soroti Efisiensi Pengadaan Batubara PLN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News