Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Jakarta, Rabu (19/2/2014), menyatakan, Surabaya tak perlu jalan tol atau jalan bebas hambatan di tengah kota karena ada frontage road seperti di sepanjang Jalan Ahmad Yani.
"Frontage road sangat bermanfaat untuk memecah kemacetan di jalan utama itu," ujar Risma.
Risma menambahkan, upaya lain untuk mengurangi penumpukan kendaraan adalah dengan membangun jalan lingkar luar di semua wilayah.
Pernyataan Risma itu seperti menegaskan kabar dirinya berencana mundur dari jabatan wali kota karena ditekan terkait pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol tengah di Surabaya itu dipersiapkan oleh pemerintah pusat.
Sirmadji, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur, partai yang mendukung Risma, Rabu, di Surabaya, juga membantah Risma berniat mundur karena ditekan pengurus partai terkait proyek tol itu.
"Tak benar juga jika ada rumor orang PDI-P ikut berada di balik proyek itu," ujarnya.
Selasa malam, Sirmadji dan Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menemui Risma di Surabaya. Dari pertemuan itu, mereka menyimpulkan tak ada masalah serius dan Risma bisa tetap bekerja seperti biasa.
Dilaporkan KPK
Menurut Risma, ide arah pembangunan kota bisa muncul jika wali kota dan seluruh aparatnya rutin turun ke lapangan melihat dan bertemu langsung dengan warga. Kebutuhan warga bisa dipenuhi oleh pemerintah secara cepat dan tepat.
"Jadi, tak hanya menunggu laporan di ruang kerja," ujarnya.
Risma, yang tengah mengikuti seminar tentang perkotaan di Jakarta, mengatakan, akhir-akhir ini ia agak tertekan dalam menjalankan tugas sebagai wali kota.
Selama menjabat, tidak ada satu izin usaha ataupun pengalihan status aset Pemkot Surabaya kepada pihak ketiga seizin atau berdasarkan rekomendasi wali kota.
"Izin dikeluarkan oleh dinas terkait. Aset Pemkot berupa tanah dan bangunan semua sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga tak mudah melakukan pengalihan status, terutama tanah sebagai aset Pemkot," katanya.
Aset Pemkot, terutama tanah di lokasi strategis, harus dipertahankan, termasuk fasilitas umum, jangan pernah dialihkan ke swasta.
Tidak akan mundur
Dari Jawa Barat, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendukung Risma untuk tidak mundur dari jabatannya.
"Saya memahami pisan (sekali) tekanan politik sebagai wali kota seperti yang dihadapi Ibu Risma. Beliau merupakan idola saya dan saya mengenal Ibu Risma sejak masih menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya pada tahun 2010. Politik di Indonesia terkadang tak selalu berbanding lurus dengan logika," ujarnya.
Sirmadji menambahkan, Risma tak akan mundur. Informasi mundurnya Risma hanya rumor untuk melemahkan PDI-P.
"Ada tangan-tangan tak terlihat yang ingin memecah belah kami," kata Sirmadji. Dia heran rumor itu bisa meluas, sementara tidak ada masalah internal PDI-P serta antara Risma dan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana yang baru bulan lalu dilantik.
Menurut Sirmadji, PDI-P memegang posisi strategis di Surabaya. Situasi ini membuat resah lawan politik saat pemilu legislatif sudah dekat. Politik adu domba dilancarkan untuk menggoyahkan pasangan kepala daerah Surabaya itu.
Masalah kedua, Surabaya merupakan kota besar yang menggiurkan untuk berinvestasi. Sirmadji menyebut ada kemungkinan pengusaha hitam ingin melengserkan Risma yang dikenal tegas dan lurus dalam menata kota sehingga sulit dilobi.
Sirmadji mencontohkan, posisi Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang memiliki persoalan panjang. KBS terletak di jantung kota dan pernah ada pengusaha yang menawar lahan itu untuk dijadikan hotel dan restoran.
Risma menolak karena KBS adalah kebanggaan warga Surabaya dan harus dipertahankan. Kini Pemkot Surabaya bisa memperoleh hak mengelola KBS. Ia menambahkan, keresahan Risma mungkin murni persoalan pribadi akibat politik adu domba.
Menurut Sirmadji, Risma dan Whisnu bisa berkoordinasi dengan baik. Keduanya dapat berkomunikasi. (DEN/ETA/SEM/KOMPAS CETAK)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
