Risiko Perubahan Iklim Berpotensi Mengancam Stabilitas Keuangan

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu perubahan iklim semakin meluas. Dari sekadar persoalan lingkungan menjadi tantangan yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.

Kondisi ini mendorong regulator dan pelaku industri keuangan untuk mempercepat penerapan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnis.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya peran sektor keuangan dalam merespons risiko iklim melalui kebijakan dan transformasi yang lebih terarah.

Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK, Deden Firman Hendarsyah mengatakan, perubahan iklim kini telah berkembang menjadi risiko yang lebih luas.

“Perubahan iklim bukan semata risiko lingkungan. kini berkembang menjadi risiko ekonomi dan risiko keuangan yang mengancam stabilitas,” ujar Deden, Kamis (30/4).

Transisi menuju keuangan berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijalankan oleh industri keuangan. “Langkah memitigasi risiko iklim bukan lagi praktik sukarela, tapi kewajiban bagi industri keuangan kita,” imbuhnya.

Deden mengingatkan, proses transisi perlu hati-hati dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik. Menurutnya, risiko akibat tidak melakukan transisi justru bisa lebih besar.

Baca Juga: Purbaya: Kalau Tak Ada Pelanggaran, Hambatan Bisnis Harus Dihapus

Selain peran industri, Deden juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendorong perubahan. Termasuk melalui keputusan investasi.

"Dronganmasyarakat memainkan peran krusial dalam mendorong sektor keuangan dan perbankan untuk bertransformasi lebih cepat," ujarnya.

OJK sendiri telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mendorong penerapan prinsip keberlanjutan. Mulai Peraturan OJK, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), hingga panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS).

Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK, R. Joko Siswanto berharap, regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga membangun kesadaran pelaku industri.

“Nantinya, pihak pasar atau publik yang akan ‘menghukum’ atau mengapresiasi pelaku usaha dalam menjalankan praktik  berkelanjutan tersebut,” katanya.

Dari sisi pasar modal, Kepala Divisi Pengembangan 2 Bursa Efek Indonesia (BEI), Ignatius Denny Wicaksono menyebutkan,  bursa memiliki peran strategis dalam mengarahkan aliran investasi ke sektor berkelanjutan.

“Tugas BEI, menavigasi ESG investment, yaitu bagaimana caranya supaya investor berinvestasi ke sektor yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Prakarsa, Victoria Fanggidae mengingatkan, transisi menuju ekonomi hijau juga perlu memperhatikan dampak sosial.

"Transisi energi kerap mengabaikan dampak sosialnya. Seperti hilangnya lapangan kerja di sektor energi dan pertambangan. Ketika kita mendorong pensiun dini PLTU, misalnya, kita perlu memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang ikut hilang," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News