Reporter: Bidara Pink | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah negara sudah mulai agresif dalam melakukan pengetatan kebijakan moneternya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai hal ini. Menurutnya, langkah yang diambil oleh para otoritas moneter negara lain bisa meningkatkan cost of fund di semua sektor.
Dalam tanggapan atas pandangan fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2023, Sri Mulyani mengungkapkan, langkah tersebut berpotensi membuat likuiditas global semakin ketat. Ini lalu mendorong peningkatan imbal hasil (yield) surat utang AS atau US Treasury dan berpengaruh pada negara maju lainnya.
“Ini akan menambah volatilitas di pasar keuangan global, yang mendorong keluarnya arus modal seiring dengan peningkatan risiko yang terjadi di negara berkembang, dan membuat cost of fund menjadi lebih tinggi,” jelas Sri Mulyani, Selasa (31/5).
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Proyeksi Inflasi 2023 di Level 2%-4% Masih Cukup Realistis
Belum lagi, kebijakan dollar kuat (strong dollar policy) juga ditempuh oleh AS untuk mengatasi inflasi. Kombinasi tingginya suku bunga dan dollar yang kuat akan menyebabkan bertambah ketatnya akses pembiayaan.
“Sehingga ini kemudian berisiko meningkatnya beban pembayaran utang karena kami tidak bisa menghindari potensi terjadinya kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Peningkatan ini akan berdampak pada peningkatan beban bunga APBN,” tambahnya.
Baca Juga: Kemenkeu Sudah Terima Rp 10,73 Triliun dari Tax Amnesty Jilid II Risiko cost of fund lebih tinggi, tambahan beban bagi APBN 2023
Melihat tantangan tersebut, Sri Mulyani mengaku akan memperkuat kuda-kuda. Hal ini dengan mitigasi risiko utang, yang dilakukan dengan menjaga rasio utang dalam batas terkendali, menerbitkan utang secara oportunistik, hati-hati, dan terus melakukan pendalaman pasar.
Upaya tersebut dilakukan guna cost of fund makin efisien untuk mengurangi beban utang APBn di masa depan. Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan inovatif dengan memberdayakan peran swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Layanan Umum (BLU).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
