Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya angkat bicara soal potongan percakapan yang sempat sempat viral di media sosial. Isi percakapan melalui sambungan telepon antara Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir diduga membahas fee proyek energi membikin polemik.
Staff Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro menjelaskan, dalam percakapan tersebut merupakan konteks yang wajar dibicarakan antara Menteri BUMN dan perusahaan BUMN. Di mana kedua pemangku kepentingan tersebut tengah membahas masalah pembagian saham perusahaan energi yang akan di buat.
Wianda menjabarkan, BUMN yang disebut dalam percakapan itu yakni PLN dan Pertamina, di mana kedua perusahaan BUMN tersebut akan mendapatkan porsi kepemilikan saham yang maksimal, dengan tujuan BUMN tersebut dapat bekerja secara efektif.
“Itu adalah hal yang wajar bahkan dalam setiap negosiasi bisnis dan penentuan proyek itu, BUMN harus selalu mendapatkan porsi saham yang maksimal atau paling tidak proporsional. Dengan saham yang maksimal itu dia bisa bekerja dengan baik, artinya dia bisa ambil keputusan yang benar, yang efektif,” ujarnya di sela-sela site visit kereta cepat, Rabu (5/2).
Dengan kepemilikan saham yang maksimal, Wianda menambahkan, BUMN dapat menempatkan anggotanya pada dewan direksi perusahaan yang baru, sehingga dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis.
“Kalau satu entitas bisnis kemudian kapasitas atau kepemilikan saham minoritas , dia tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Makanya kementerian BUMN clear dalam setiap proyek BUMN harus memiliki porsi kepemilikan saham yang besar, proporsional sesuai nilai dan besarnya proyek,” jelasnya.
Dia melanjutkan, apa pun proposal bisnis yang di tawarkan merupakan hal yang wajar. Namun BUMN perlu konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi bahwa semua proyek yang dilakukan joint venture porsi kepemilikan sahamnya harus clear.
“Bagaimana kita bisa kontrol kalau kepemilikan saham perusahaan kecil, tidak ada hubungannya dengan pribadi,” kata dia.
Di sisi lain, nama Ari yang di sebut dalam percakapan memang benar Ari Soemarno. Namun dalam konteks tersebut Ari Soemarno akan bekerja sebagai tenaga ahli dan tidak ada hubungannya dengan Menteri BUMN secara pribadi.
Wianda menjelaskan, Ari Soemarno merupakan seorang praktisi serta memiliki pengalaman di bidang energi. Karena pengalamannya yang mumpuni, Ari dipercaya dan diminta untuk menjadi Tim ahli dalam pembentukan perusahaan energi tersebut.
“Karena kita pengen ada ahli teknologi , kaya proyek ini kita pengen ada ahli teknologi bagaimana sih membuat tanel, kita pengen ada bagaimana peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kita ke depan, supaya kita bisa mengerjakan sendiri,” kata dia.
Dengan demikian, diharapkan ada pengelolaan sumber daya yang efektif. Pihaknya juga ingin memastikan dari nilai investasinya, apalagi itu proyek penyediaan energi.
“Bagaimana kita bisa kontrol harga akhir kalau harga awal kita tidak punya suara yang cukup untuk kontrol hal tersebut. Jadi ini sangat wajar dalam mekanisme bisnis di mana BUMN harus terlibat secara proporsional dan signifikan untuk bisa menentukan keputusan strategis,” ujarnya.
Hal tersebut pada akhirnya yang menikmati adalah masyarakat yang dapat menikmati energi dengan harga yang kompetitif.
“Karena pada akhirnya tujuan kita adalah pelayanan masyarakat. Kalau penyediaan energi ini kemudian masuk ke masyarakat artinya masyarakat harus dapat harga yang kompetitif,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
