Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, menyampaikan apresiasi atas hasil audit ini, yang menurutnya tidak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.
"Predikat WTM menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (10/7).
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Catat 5 Negara dengan Jumlah Peserta PMI Terbanyak
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan bahwa publikasi laporan ini adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas.
"Publikasi ini merupakan tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi keuangan," ungkapnya.
Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang signifikan, terutama di sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan, dan pekerja di ekosistem desa. Jumlah peserta mencapai 14,5 juta, tumbuh 44,96% dibandingkan tahun 2022, sehingga total peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di akhir 2023 mencapai 41,56 juta.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Catat Tren Kepesertaan PMI Tumbuh 151,38%
Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga meningkat sebesar 13,48 persen, mencapai Rp 712,3 triliun hingga 31 Desember 2023. Dana tersebut dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk memberikan hasil optimal. BPJS Ketenagakerjaan juga memperoleh pengakuan internasional sebagai "Highly Commended Top Investment House" dan "The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023" dari The Assets.
Dari segi pembayaran manfaat, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun sepanjang tahun 2023, termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus. Peningkatan klaim ini didorong oleh pembayaran manfaat JKP, manfaat pensiun, dan beasiswa.
BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan desain baru di kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), dan kerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).
Baca Juga: Meski Bertahap, Implementasi Tapera Dinilai Tetap Akan Timbulkan Masalah Baru
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam. Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah.
Anggoro berharap kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan untuk mencapai cakupan kepesertaan yang berkelanjutan. "Semoga berbagai capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek dapat segera terwujud," pungkas Anggoro.
Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Jakarta Kelapa Gading Ivan Sahat H Pandjaitan mengatakan, pencapaian ini mejadi pemicu dalam rangka perluasan perlindungan untuk para pekerja.
Baca Juga: CooperVision Rayakan Pencapaian Plastic Neutrality ke Komunitas Plastic Bank di Bali
Menurut Ivan, prestasi baik yang sudah diraih BPJamsostek harus terus dilanjutkan. "Kami akan terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan dan kinerja yang terbaik serta mempertahankan pencapaian ini," tegasnya.
Ivan menilai, opini WTM tersebut juga sebagai bukti bahwa laporan keuangan dan laporan pengelolaan program BPJamsostek telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
