Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Indonesia menjadi negara dengan peringkat kedelapan dari 25 negara yang diduga mengalirkan dana haram ke negara surga pajak. Selama periode 10 tahun, dari tahun 2003-2012, jumlah dana haram yang diduga dialirkan mencapai US$ 18,78 miliar.
Penemuan tersebut diungkapkan oleh Global Financial Integrity (GFI) dalam studi berjudul Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012. Menariknya, lembaga yang berdomisili di Amerika Serikat (AS) ini mengungkapkan pertumbuhan dana haram yang berasal dari negara berkembang mencapai 9,4% setiap tahunnya.
Dana haram ini datang dari hasil kejahatan, korupsi ataupun penghindaran pajak. Pertumbuhan yang pesat dan bahkan mengalahkan pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. "Ini benar-benar masalah yang harus digarisbawahi bahwa seberapa cepatnya aliran dana haram bertumbuh," ujar Kepala Ekonom GFI Dev Kar dalam siaran persnya, Kamis (18/12).
Posisi pertama aliran dana haram datang dari China dengan US$ 125,24 miliar, kemudian diikuti Rusia US$ 97,39 miliar, Meksiko US$ 51,43 miliar, India US$ 43,96 miliar, Malaysia US$ 39,49 miliar, Saudi Arabia US$ 30,86 miliar, dan Brazil sebesar US$ 21,71 miliar.
Menanggapi hasil riset ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku praktik-praktik aliran dana haram itu harus dihentikan. Cara untuk menghentikannya adalah dengan menguatkan dua arah.
Arah pertama, melakukan kerja sama dengan negara lain. Maka dari itu, Menteri Keuangan beberapa waktu lalu bertolak ke Singapura untuk menyepakati perihal data perpajakan. Asal tahu saja, Singapura adalah salah satu tax haven alias surga pajak bagi para penggelapan pajak karena tarif pajak yang rendah.
Di sisi lainnya, pemerintah Indonesia juga melakukan perbaikan internal. "Perbaiki sistem perbankan dan kepastian hukum di sini," terangnya, Kamis (18/12).
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sendiri menjelaskan, untuk sementara ini pemerintah akan memberikan fokus pada Singapura. "Kalau perlu baru kita ke Hongkong," tandasnya.
Ada pun, untuk meningkatkan kualitas pertukaran informasi berdasarkan permintaan, Indonesia dan Singapura telah berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi perpajakan.
Kedua negara telah setuju untuk saling tukar data dan informasi apa pun yang terkait untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk informasi yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan, dan siapa pun baik perseorangan ataupun entitas yang memiliki informasi terkait perpajakan atas subjek pajak kedua negara.
Informasi yang ditukarkan ini, diakui Kemkeu, sangat bermanfaat untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Kedua Menteri Keuangan sepakat untuk meningkatkan secara signifikan jumlah pertukaran informasi berdasarkan permintaan terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh penduduk negara. Aset ini termasuk rekening keuangan yang telah dengan sengaja disembunyikan untuk menghindari dan menggelapkan pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
