Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih melakukan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Revisi beleid ini ditargetkan untuk disahkan di masa sidang ini.
Sejumlah ketentuan dilakukan perubahan, baik dalam rangka penguatan, perbaikan, hingga penambahan kebijakan. Salah satu perubahan yang dimaksud, yaitu melalui perluasan opsi keringanan berupa pengurangan dan pembebasan PNBP, yang tertuang dalam pasal 59 RUU tersebut.
Pasal tersebut, mengatur bahwa wajib bayar PNBP dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP dalam hal: kondisi kahar, pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan kesulitan likuiditas. Adapun keringanan yang dimaksud, meliputi penundaan, pengangguran, pengurangan, dan atau pembebasan hingga Rp 0 atau 0%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tarif Rp 0 atau 0% seharusnya juga berlaku untuk masyarakat tidak mampu. Tarif itu lanjut dia, belum diatur dalam Undang-Undang yang berlaku hingga saat ini. "Maka di RUU kami harap makin eksplisit," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (23/1).
Tak hanya itu, RUU juga memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif PNBP yang sering mengalami perubahan. Sebab selama ini tarif PNBP diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Kewenangan menteri tersebut tertuang dalam Pasal 8, yang berbunyi, "Dalam hal tarif sering mengalami perubahan, tarif atas rincian jenis PNBP yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah dapat diubah dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum."
