Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan revisi PP nomor 78 tahun 2015 masih jalan di tempat.
Direktur Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, saat ini proses revisi kedua beleid itu masih dalam pembahasan.
Pembahasan tersebut melibatkan berbagai pihak seperti pengusaha, buruh, dan pemerintah. Tidak hanya itu, Kemnaker juga melibatkan akademisi terkait revisi tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Ngebut Membahas Aturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
"Kami masih mengumpulkan masukan-masukan dari berbagai pihak terkait revisi UU ketenagakerjaan," ujar Dinar ketika dihubungi, Minggu (22/12).
Dinar mengatakan, pembahasan terkait upah minimum tersebut tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah.
Ia mengaku, belum lama ini Kemnaker membicarakan rencana pembahasan tersebut dengan pemerintah daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dinar mengatakan, salah satu kendala yang membuat revisi ini terbilang cukup lama karena belum adanya titik temu antara usulan pengusaha dan usulan buruh terkait poin-poin yang akan direvisi seperti pengupahan.
Kemnaker berjanji akan melakukan pembahasan secara intens agar revisi kedua beleid itu dapat segera terlaksana. Meski begitu, Kemnaker belum bisa memastikan kapan revisi ini dapat terlaksana
Baca Juga: BPJS Watch minta pemerintah evaluasi sejumlah regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan
Selain itu, Dinar mengatakan kendala yang sama juga dialami untuk pembahasan omnibus law cipta lapangan kerja yang saat ini juga masih dalam proses pembahasan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum diajak berdiskusi terkait pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan, revisi PP pengupahan dan omnibus law cipta lapangan kerja.
Andi meminta, jangan sampai rBaca Juga: Pemerintah Prioritaskan 15 RUU Selesai Tahun Depan evisi UU ketenagakerjaan dan revisi PP pengupahan malah semakin merugikan buruh.
Ia menyoroti poin-poin yang berpotensi merugikan buruh di antaranya terkait adanya rencana penurunan jumlah uang pesangon, kontrak kerja yang akan ditingkatkan menjadi lima tahun yang sebelumnya hanya tiga tahun, serta penghapusan upah sektoral. "Kami menolak keras revisi yang merugikan buruh," kata Andi.
Selain belum terlibat pembahasan dalam ketiga beleid tersebut, Andi menyoroti sikap pemerintah yang menunjuk Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani sebagai ketua gugus tugas omnibus law cipta lapangan kerja.
Andi mengatakan daripada memilih gugus tugas dari kalangan pengusaha, Pemerintah seharusnya menunjuk ketua gugus tugas tersebut dari kalangan akademisi. "Ini lebih netral," ujar dia.
Selain itu, Andi mengaku belum mengetahui poin-poin omnibus law cipta lapangan kerja termasuk kluster ketenagakerjaan di dalamnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
