| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.871.000 -23.000 -1,21%
USD/IDR 16.414 -21,00 -0,13%
IDX 7.192 51,36 0,72%
KOMPAS100 1.046 5,40 0,52%
LQ45 815 3,25 0,40%
ISSI 226 0,93 0,42%
IDX30 426 1,77 0,42%
IDXHIDIV20 511 1,03 0,20%
IDX80 118 0,28 0,23%
IDXV30 121 -0,19 -0,15%
IDXQ30 140 0,57 0,41%

Revisi KUHP tak akan kerdilkan KPK dan tipikor

Senin, 14 September 2015 / 22:10 WIB

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemkumham) Widodo Eka Thahjana mengaku akan terus mempertahankan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"UU KPK dan Tipikor itu ada dan kita tetap mempertahankan," tegas Widodo usai berkunjung ke KPK untuk menjaring aspirasi terkait revisi KUHP, Senin (14/9).

Widodo mengaku pemerintah tidak mau gegabah untuk memasukkan delik korupsi dalam revisi KUHP karena tidak ingin melemahkan instansi penegak hukum.

Asal tahu saja, bila delik korupsi dimasukkan dalam rancangan undang-undang otomatis korupsi dan tindaknpidana pencucian uang tidak msuk dalam ranah hukum khusus tapi umum dan tidak lagi menjadi ranah KPK ataupun Kejaksaan.

Rencananya, setelah mendengarkan seluruh stake holder, Widodo bakal membuat tim yang khusus mengawal pembahasan rancangan undang-undang KUHP agar semuanya selaras.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News