Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA, Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Eka Thahjana berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/9).
Kedatangannya untuk mendengarkan masukan KPK terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Widodo menambahkan bila kedatangannya ke KPK sebagai langkah pro aktif dan jemput bola terkait rancangan RUU KUHP.
"Kita ingin mendengarkan seluruhnya dari stake holder agar kondisi tidak gaduh dan nanti kita akan kawal bersama," kata Widodo saat konferensi pers.
Di tempat yang sama, Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengaku bila pihak KPK menginginkan delik korupsi tidak dimasukkan dalam rancangan KUHP.
"Kalau sampai dimasukkan maka nanti dampaknya akan luas, dan pelemahkan KPK," tegasnya.
Selain itu, saat delik korupsi dimasukkan maka korupsi dan pencucian uang tidak masuk dalam ranah KPK dan Kejaksaan.
Komunikasi tersebut bertujuan agar terjadi komunikasi yang baik antara lembaga penegak hukum dan tidak over lapping ( tabrakan).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
