Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BANDA ACEH. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang memungkinkan presiden ikut berkampanye.
Anies menyatakan bahwa sikap Jokowi tersebut sebaiknya dinilai langsung oleh rakyat untuk menentukan apakah sikap tersebut perlu diteruskan atau perlu adanya perubahan.
"Itu semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian, apakah situasi seperti ini mau diteruskan ataukah dari sini perlu ada perubahan. Menurut kami perlu perubahan," kata Anies saat diwawancara di Banda Aceh, Aceh, pada Sabtu (27/1/2024).
Baca Juga: Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu Gara-Gara Dituduh Hina Gibran Saat Debat
Lebih lanjut, Anies menyatakan bahwa salah satu agenda perubahan yang diusung adalah mengembalikan marwah kepemimpinan tingkat nasional agar tidak bersifat partisan seperti saat ini.
Menurut Anies, seorang pemimpin negara seharusnya memiliki sikap sebagai seorang negarawan yang mampu mendukung setiap anak bangsa.
"Kita ingin mengembalikan marwah, kepemimpinan nasional sebagai negarawan yang mengayomi semua, yang merangkul semua, itu agenda perubahan kita, sehingga kepala negara betul-betul menjadi kepala dari seluruh proses kenegaraan yang menunjukkan sikap kenegarawanan," ujar Anies.
Anies juga menyampaikan bahwa gagasan perubahan ini bertujuan untuk mengembalikan marwah yang semakin tipis di tingkat pemimpin nasional.
Baca Juga: Janji Anies Jika Terpilih, Membangun Yogyakarta Jadi Pusat Pembauran Budaya
Ia mengkritik pimpinan tingkat pusat yang terlihat lebih memihak pada salah satu kelompok yang mereka dukung, dan menyatakan bahwa ini adalah efek dari tidak menempatkan kepemimpinan nasional sebagai posisi negarawan.
Sebelumnya, Jokowi memberikan penjelasan terkait pernyataannya bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh memihak pada Rabu (24/1/2024).
Jokowi menjelaskan hal tersebut dengan merujuk pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 299 yang memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk melaksanakan kampanye.
Jokowi menegaskan bahwa penjelasannya ini merupakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan ini disampaikan oleh Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (26/1/2024).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tanggapi Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye, Anies: Rakyat yang Menilai, Apakah Mau Diteruskan?"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
