Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan tarif pajak minimum atau alternative minimum tax (AMT) kepada wajib pajak (WP) badan kini makin jelas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penerapan AMT dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak atas korporasi.
Berdasarkan paparan Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (31/5), AMT ditujukan bagi WP Badan dengan pajang penghasilan (PPh) terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenai pajak penghasilan minimum.
Dalam dokumen draft perubahan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, dijelaskan bahwa WP badan yang pada suatu tahun pajak memiliki PPH terutang tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto, maka akan dikenai pajak penghasilan minimum.
Baca Juga: Pemerintah mengusulkan tarif PPN naik menjadi 12%
“Pajak penghasilan mininum sebagaimana dimaksud dihitung dengan tarif 1% dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto,” ujar Pasal 31F ayat (2).
Pajak penghasilan minimum yang dihitung tersebut merupakan PPh terutang pada tahun pajak dikenakannya pajak penghasilan minimum. Pajak penghasilan minimum diperhitungkan dalam penetapan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.
Kemudian, yang dimaksud dengan penghasilan bruto merupakan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh WP badan baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha pada suatu tahun pajak sebelum dikurangi biaya terkait.
“Namun, ini tidak termasuk penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final dan penghasilan yang bukan obyek pajak,” bunyi ayat (4).
Baca Juga: Ini Agenda Reformasi Pajak yang Disiapkan Pemerintah
Nantinya, ketentuan mengenai batasan 1% dari penghasilan bruto atau besarnya tarif dan/atau dasar pengenaan tarif pajak minimum dapat diubah lewat Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
Lebih lanjut, ketentuan mengenai tata cara penghitungan tarif pajak minimum, WP badan dengan kriteria tertentu, serta tarif pajak minimum yang diperhitungkan akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Selanjutnya: Pengamat pajak: Kenaikan tarif PPN dibutuhkan ketika PPh badan tak bisa diandalkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
