/2025/09/19/1434020215.jpg "Rencana Perbaikan Ponpes Pakai APBN, Istana: Sedang Dipelajari")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Istana menegaskan rencana perbaikan bangunan pondok pesantren (Ponpes) bermasalah menggunakan APBN masih belum final.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa rencana ini masih bagian dari opsi yang ditawarkan usai insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur.
"Pasca kejadian kemairin muncul beberapa pemikiran, salah satunya memang pembangunan pondok-pondok pesantren itu pakai APBN," kata Prasetyo dalam keterangan resmi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (13/10/2025).
Baca Juga: Pondok Pesantren di Sidoarjo Dibangun Ulang dengan APBN
Menurutnya, rencana ini juga masih sedang dikaji termasuk berkaitan jumlah renovasi ponpes dan anggaran yang dibutuhkan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memprioritaskan ponpes mana yang bisa mendapatkan bantuan, apakah ponpes yang eksis ataupun yang baru akan dibangun.
"Itu semua sedang dipelajari," tambahnya.
Namun yang terang, Presiden Prabowo Subianto telah meminta kepada jajaran kementerian terkait untuk melakukan inventarisasi ponpes bermasalah.
Pihaknya juga sudah menadpatkan laporan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bekerja sama dengan Kementerian Agama terjun ke lapangan menindaklanjuti hal ini.
"PU sudah diminta untuk cek lapangan ke setiap popes untuk memastikan pembangunan fisik terjamin keamanannya supaya hal kemarin tidak terjadi lagi," tambahnya.
Baca Juga: Buntut Insiden Pesantren Roboh, Kementerian PU Siapkan Program Renovasi Gedung Tua
Sebelumnya, Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dibahas lebih dahulu.
Setidaknya, kata Saan, usulan dari Menteri PU Dody Hanggodo perlu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
"Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan," ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini menilai usulan dari Menteri PU ini juga perlu dibahas di Komisi V DPR.
Menurut Saan, koordinasi antar pemerintah dan DPR RI diperlukan guna memperjelas maksud dan menghindari polemik dari usulan tersebut.
Selanjutnya: Menggarap Segmen Muda, XL Smart Tetap Mengandalkan Brand Axis
Menarik Dibaca: 7 Zodiak yang Paling Ramah dan Gampang Berteman dengan Siapa Saja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
