Tak Pakai APBN, Istana Sebut Pemerintah Sedang Cari Skema Pembayaran Utang Whoosh

Senin, 13 Oktober 2025 / 16:57 WIB

ILUSTRASI. Istana memastikan pembayaran utang untuk proyek kereta cepat Whoosh tidak akan membebani keuangan negara atau APBN.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Istana memastikan pembayaran utang untuk proyek kereta cepat Whoosh tidak akan membebani keuangan negara atau APBN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pemerintah tengah mencari skema non APBN untuk utang proyek strategis tersebut.

"Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari skema lain ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prastyo dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Negara, Senin (13/10/2025).

Prasetyo juga mengingatkan bahwa Whoosh sendiri saat ini menjadi moda transportasi yang membantu keperluan masyarakat.

Meski ada beban utang, pemerintah masih berharap agar transportasi ini terus akan diteruskan bukan hanya dari Jakarta-Bandung, tapi juga dari Jakarta ke Surabaya.

"Dan justru kita pengen sebenernya itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta Bandung, mungkin juga kita sedang berfikir untuk sampai ke Jakarta ke Surabaya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika utang Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dibayar APBN.

Purbaya menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.

"Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan, saya kasih tahu updatenya seperti apa," kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Sementara, CEO Danantara Rosan P. Roeslani mengungkapkan proses negosiasi restrukturisasi utang jumbo dari proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tengah berlangsung intensif dengan pihak China.

"Iya, sedang berjalan dengan pihak China, baik dengan pemerintah China maupun dengan NDRC (National Development and Reform Commission), itu sedang berjalan,” ujar Rosan saat ditemui usai agenda forum di Jakarta International Convention Center (JCC), Rabu (8/10/2025).

Rosan menjelaskan, restrukturisasi yang sedang dirancang bukan hanya untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek, melainkan untuk memastikan keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.

“Kita maunya bukan restrukturisasi yang hanya menyelesaikan potensi masalah sesaat. Kita ingin reformasi yang komprehensif, agar ke depan tidak lagi muncul kemungkinan seperti default dan persoalan lainnya,” tegasnya.

Menurut Rosan, pemerintah ingin memastikan restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh agar struktur pembiayaan dan pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), maupun potensi pengembangan ke Jakarta–Surabaya, dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Intinya, kalaupun ini (Kereta Cepat) yang Jakarta-Surabaya dilaksanakan, strukturnya itu adalah struktur yang benar-benar sustainable," ungkap Rosan.