Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Edy Can
JAKARTA. Menjelang satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2011, realisasi anggaran belanja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) hanya terserap sebesar 42% dari alokasi anggaran senilai Rp 1,28 triliun. Namun, Kementerian PDT optimistis penyerapan anggaran belanja mencapai sebesar 86% pada akhir tahun ini.
Menteri PDT Helmy Faishal Zaini beralasan, rendahnya penyerapan anggaran belanja karena masih banyak program pemerintah di berbagai daerah yang masih berjalan. Namun, dia bilang proses lelang program tersebut sudah selesai. "Namun, bulan ini proses pencairannya hanya membutuhkan satu termin pembayaran sehingga kami optimistis pada akhir tahun total realisasi anggaran sebesar Rp 1,1 triliun," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kamis (1/12).
Helmy menjelaskan, pos anggaran yang paling rendah penyerapannya hingga sekarang yaitu bidang peningkatan infrastruktur. Dari alokasi anggaran senilai Rp 296,4 miliar hingga saat ini baru terserap sekitar Rp 100,2 miliar. Sedangkan pos yang paling produktif serapan anggarannya yakni bidang pembinaan lembaga sosial dan budaya sebesar 75 % dari Rp 70 miliar.
Menurut Helmy, untuk mencapai target realisasi anggaran 86% atau sebesar Rp 1,1 triliun paada akhir tahun, pihaknya akan menerjunkan tim khusus ke lapangan. Tim ini akan mengawal pelaksanaan program. "Selain itu, kami akan melakukan percepatan proses administrasi di Kementerian Keuangan agar proses pencairan anggaran kegiatan tidak mengalami kendala," jelasnya.
Helmy mengaku telah mengevaluasi supaya penyerapan anggaran yang rendah tidak terulang kembali pada tahun mendatang. Dia mengaku akan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Anggota Komisi V DPR mengkritik rendahnya penyerapan anggaran belanja Kementerian PDT. Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mempertanyakan kemampuan Helmy. Sebab, dia menilai jumlah anggaran belanja Kementerian PDT tergolong kecil, dibandingkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang anggarannya mencapai Rp 57 triliun pada tahun ini. "Ini kebangetan, kalau hingga sekarang serapanya masih di bawah 50%," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
