/2022/04/22/615678775.jpg "Realisasi Penerbitan Utang Baru Turun pada Awal tahun, Sinyal Kehati-hatian Pasar?")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pembiayaan atau penerbitan utang mencapai Rp 127,3 triliun sepanjang Januari 2026. Realisasi tersebut mencapai 15,3% dari pagu, dan lebih rendah 17% bila dibandingkan periode sama tahun lalu.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, penurunan penerbitan utang tersebut bisa digambarkan sebagai sinyal kehati-hatian pasar, meski bukan menandakan kurangnya minat investor.
Ia melihat, pada awal tahun, angka pembiayaan sangat dipengaruhi strategi pengelolaan kas dan penjadwalan penerbitan, termasuk pendanaan di muka dari tahun sebelumnya. Bahkan, pengelolaan surat berharga negara per 20 Januari 2026, penerbitan surat utang negara tercatat Rp 140,10 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 45,44 triliun, dengan catatan realisasi sudah termasuk front loading 2025.
Dari sisi permintaan institusi di lelang, indikatornya juga masih relatif solid karena rata-rata penawaran masuk lelang surat berharga negara pada 2026 tercatat sekitar Rp76,38 triliun per lelang dengan rata-rata yang dimenangkan Rp29,33 triliun, sementara untuk surat utang negara penawaran masuk rata-rata Rp86,93 triliun per lelang dan dimenangkan Rp38,00 triliun.
Baca Juga: Eks Menag Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji 2024 Terikat dengan Aturan Arab Saudi
“Artinya, investor institusional belum menunjukkan gejala kekurangan peminat, penurunan realisasi pembiayaan lebih mungkin mencerminkan pilihan taktis pemerintah menahan tempo penerbitan sampai kondisi biaya dana dan stabilitas pasar dinilai lebih efisien,” tutur Josua kepada Kontan, Selasa (24/2/2026).
Ia menilai serapan ORI029 yang baru mencapai 53,36% dari target Rp25 triliun lebih merupakan cerita khusus pada segmen ritel dan sangat bergantung pada waktu pengamatan, mengingat masa penawarannya berlangsung dari 26 Januari hingga 19 Februari 2026. Selain itu, kupon ORI029 bersifat tetap, yakni 5,45% untuk tenor 3 tahun dan 5,80% untuk tenor 6 tahun.
Pada saat yang sama, imbal hasil acuan surat utang negara tenor 10 tahun cenderung meningkat setelah penurunan outlook rating oleh Moody’s. Menurutnya, kondisi tersebut biasanya mendorong sebagian investor ritel untuk membandingkan dan kemudian memilih menunggu peluang harga yang lebih menarik di pasar sekunder setelah masa minimum kepemilikan berakhir, terlebih ORI baru dapat dipindahtangankan mulai 16 April 2026.
Josua juga berpendapat, faktor domestik turut berperan, antara lain pertumbuhan tabungan kelas menengah yang melambat, kebutuhan belanja pada awal tahun, serta persaingan dengan instrumen simpanan perbankan dan produk pasar uang yang lebih fleksibel.
“Sehingga penjualan obligasi ritel cenderung lebih lambat meski produknya aman karena pokok dan kupon dijamin negara,” ungkapnya.
Ke depan, Josua menilai tren pembiayaan utang akan cenderung meningkat secara bertahap seiring semakin nyatanya defisit dan kebutuhan pelunasan utang, terlebih kebutuhan pembiayaan 2026 mencakup defisit anggaran, pembiayaan investasi, hingga pelunasan utang.
Menurutnya, minat investor akan semakin selektif dan sensitif terhadap risiko serta harga, sehingga pemerintah berpotensi menghadapi tuntutan imbal hasil yang lebih tinggi ketika gejolak global meningkat atau persepsi risiko fiskal membesar.
Di sisi lain, ia melihat basis investor domestik sebenarnya dinilai sudah cukup besar, tercermin dari dominannya porsi pemegang domestik nonbank, dengan porsi asuransi dan dana pensiun sekitar 19,86% serta individu sekitar 7,98% dari surat berharga negara domestik yang dapat diperdagangkan per 19 Februari 2026.
Karena itu, ia berpandangan pemerintah perlu memperkuat kredibilitas fiskal melalui komunikasi yang konsisten mengenai arah defisit dan pengelolaan utang, menata strategi penerbitan yang lebih fleksibel agar tidak memaksa pasar saat kondisi mahal, serta memperdalam permintaan domestik lewat penguatan likuiditas pasar sekunder dan perluasan basis investor ritel.
“Khusus ritel, pemerintah perlu memastikan daya tarik relatifnya tetap jelas melalui edukasi imbal hasil bersih setelah pajak, penguatan peran mitra distribusi, dan penjadwalan penerbitan yang lebih sesuai dengan siklus likuiditas rumah tangga, sehingga target penjualan ritel tidak terlalu bergantung pada sentime,” tandasnya.
Baca Juga: KPK Ungkap Alasan Absen Disidang Praperadilan Eks Menag Yaqut Cholil
Selanjutnya: Mudik Gratis Jasa Marga Group 2026 Segera Dibuka, Ini Rute & Jadwalnya
Menarik Dibaca: Reli Empat Hari Berakhir, Harga Emas Dunia Tergelincir ke bawah US$ 5.200
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Excel for Business Reporting](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_28012616011400.jpg)