kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Realisasi pembiayaan hingga Januari 2018 mencapai Rp 21,77 triliun


Selasa, 20 Februari 2018 / 21:02 WIB
Realisasi pembiayaan hingga Januari 2018 mencapai Rp 21,77 triliun


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi defisit APBN hingga Januari 2018 mencapai Rp 37,05 triliun atau sekitar 0,25% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di tahun 2017, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB.

Sementara itu, realisasi pembiayaan yang dilakukan hingga Januari 2018 mencapai Rp 21,77 triliun atau 6,68% dari target APBN 2018, yang terutama bersumber dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp 21,41 triliun.

"Untuk defisit realisasi pembiayaan, sampai dengan Januari 2018 kita sudah realisasi untuk pembiayaan utang adalah Rp 21,4 triliun. Bandingkan dengan realisasi tanggal 31 Januari 2017 pembiayaan utang mencapai Rp 82,1 triliun. Ini menggambarkan hal yang positif,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparan realisasi APBN 2018 di kantornya Jakarta, Selasa (20/2).

Posisi utang pemerintah di akhir Januari 2018 sendiri sebesar Rp 3.958,6 triliun. Dengan total utang tersebut, maka rasio utang terhadap PDB mencapai 29,1%

Jumlah tersebut terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri sebesar Rp 752,3 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.206,2 triliun.

Adapun tercatat pinjaman luar negeri mencapai Rp 746,6 triliun. Terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 318,8 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp 384 triliun, pinjaman komersial sebesar Rp 42,5 triliun, dan suppliers sebesar Rp 1,1 triliun.

Sementara itu, total utang melalui SBN terdiri dalam denominasi rupiah sebesar Rp 2.330,6 triliun dan denominsasi valuta asing sebesar Rp 875,6 triliun.

Ia mengatakan, pemerintah lebih mengutamakan utang denominasi rupiah dan bersuku bunga tetap sehingga akan mengurangi risiko nilai tukar dan perubahan suku bunga.

Dengan berkurangnya risiko keuangan tersebut, maka biaya pengelolaan utang pemerintah diharapkan turun baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×