Realisasi Belanja Infrastruktur Capai Rp 142,1 Triliun Hingga Awal September 2025

Selasa, 23 September 2025 / 06:08 WIB

ILUSTRASI. realisasi belanja pembangunan infrastruktur mencapai Rp 142,1 triliun per 8 September 2025 atau setara 35,32% dari pagu APBN 2025 yang mencapai Rp 402,4 triliun.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat realisasi total belanja pembangunan infrastruktur hingga 8 September 2025 mencapai Rp 142,1 triliun, atau 35,32% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp 402,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, pembiayaan infrastruktur dilakukan melalui kombinasi belanja pemerintah pusat, belanja daerah, serta pembiayaan.

“Anggaran pembangunan infrastruktur ini dikombinasikan, dilakukan baik melalui belanja pemerintah pusat, belanja daerah, maupun melalui pembiayaan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi September, Senin (22/9/2025).

Sejauh ini, alokasi anggaran telah digunakan antara lain untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 158.000 unit rumah, pembangunan rumah susun, serta sistem penyediaan air minum (SPAM).

Untuk sektor konektivitas, realisasi belanja mencakup pembangunan dan preservasi jalan sebesar Rp 12,3 triliun, jembatan Rp 2,2 triliun, dan pelabuhan laut Rp 1,2 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mendorong infrastruktur untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Sejak awal 2025, sejumlah instruksi presiden (Inpres) telah diterbitkan guna mempercepat pembangunan.

Pertama, Inpres No. 2/2025 tentang irigasi dengan pendanaan Rp 13,6 triliun, yang kini sudah masuk tahap kedua, sementara tahap ketiga masih dalam verifikasi lokasi.

Kedua, Inpres No. 11/2025 mengenai jalan daerah dengan alokasi Rp 10,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp 7 triliun telah terealisasi pada tahap kedua di tahun ini, dan program berlanjut hingga 2026, tersebar di 37 provinsi.

Ketiga, Inpres No. 14/2025 tentang percepatan pembangunan kawasan pangan, energi, dan air nasional dengan total pendanaan Rp 14,6 triliun di 2025. Sebanyak Rp 2,72 triliun dialokasikan untuk sistem pengendalian banjir, pembangunan jaringan irigasi, serta sebagian pembangunan jalan.

“Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur terus dilakukan melalui berbagai Inpres. Meski dijalankan oleh kementerian dan lembaga pusat, lokasi pembangunannya tersebar di seluruh daerah,” jelas Suahasil.