Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengatakan dalam praktiknya realisasi tersebut justru kerap berada di kisaran 16% atau bahkan lebih rendah.
"Selama ini realisasi yang diamanatkan oleh konstitusi hanya mencapai 16%, bahkan terkadang lebih rendah lagi," ujar Wayan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (27/5).
Ia menegaskan bahwa belanja pendidikan, sebagai bagian dari belanja negara, merupakan salah satu komponen penting dalam mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu peningkatan belanja negara semestinya diiringi oleh peningkatan kualitas dan realisasi belanja pendidikan.
Baca Juga: Pentingnya Alokasi Biaya Pendidikan Sejak Dini
Berdasarkan proyeksi Fraksi PDI Perjuangan, total belanja negara pada 2026 diperkirakan akan mencapai antara Rp 3.700 triliun hingga Rp 3.850 triliun. Dengan angka tersebut, anggaran pendidikan semestinya meningkat secara proporsional dan benar-benar terealisasi.
"Nilai belanja negara yang terus meningkat harus disertai dengan kualitas belanja yang semakin baik. Belanja harus efisien, efektif, dan diarahkan sebesar-besarnya kepada rakyat," ungkap Wayan.
Wayan juga menekankan pentingnya penetapan indikator yang terukur untuk menilai kualitas belanja di setiap kementerian dan lembaga.
Pada 2024, meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun atau 20% dari APBN, realisasinya hanya mencapai Rp550,4 triliun.
Untuk tahun ini, pemerintah merencanakan anggaran pendidikan sebesar Rp724,26 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp297,17 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp347,09 triliun, dan pembiayaan Rp80 triliun.
Dalam postur APBN 2026 yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pendapatan negara diperkirakan sebesar 11,7%–12,2% dari PDB, sementara belanja negara berada di kisaran 14,19%–14,75% dari PDB.
Baca Juga: Jadwal Pendaftaran SPMB Kota Depok Jenjang TK, SD, dan SMP 2025
Defisit APBN dirancang sebesar 2,48%–2,53% dari PDB, dengan target kesejahteraan yang mencakup penurunan tingkat kemiskinan hingga 6,5%–7,5% dan pengangguran 4,44%–4,96%.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan untuk 2026 akan berada di rentang Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, termasuk melalui sekolah unggulan, peningkatan akses PAUD dan perguruan tinggi, perbaikan sarana pendidikan, penguatan vokasi, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar.
Berbagai program tersebut ditargetkan mampu memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
