Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Banten kerjasama benahi pemerintahan Banten. Laode M Syarief Wakil Pimpinan KPK mengaku kerjasama ini bertujuan untuk membenahi image Banten yang sarat dengan tindak pidana Korupsi.
Rano Karno Gubernur Banten mengaku, saat ini ada enam poin yang menjadi permasalahan di Provinsinya yaitu penganggaran, sumber daya manusia, rekruitmen sumber daya manusia, perizinan satu pintu.
"Jadi, fokus utama kami untuk perbaikan dan salah satu pengadaan barang dan jasa harus melalui mekanisme sangat ketat," kata dia di Gedung KPK, Selasa (17/5).
Untuk program jangka pendek, KPK bakal menyelesaikan tiga poin yaitu sumber daya manusia, aset dan perbaikan infrastruktur. Pasalnya, saat ini para penyelenggara negara masih sering menggelar rapat di luar sehingga sulit dipantau.
Kerjasama ini ditandai dengan diadakannya workshop yang diikuti oleh bupati, wali kota, dan DPRD untuk mewujudkan Banten lebih akuntabel, transparan dan baik.
Laode mengaku, program jangka pendek tersebut bakal selesai pada September dan saat ini tim KPK sedang bekerja di lapangan.
Banten menjadi sorotan setelah KPK menerobos dinasti mantan gubernur Ratu Atut di Banten bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.
Belakangan, proses pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten juga memunculkan kasus dugaan suap yang diperkirakan akan menyeret sejumlah anggota DPRD Banten.
Banten merupakan salah satu dari enam provinsi pilot KPK dalam pencegahan ke depan selain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Papua, dan Papua Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
