Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah tidak hanya terlalu fokus menggarap proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW).
Tanpa peningkatan rasio elektrifikasi, masalah wilayah Indonesia yang tak tersentuh aliran listrik tak akan terselesaikan.
Rinaldy Dalimi, Anggota DEN, mengatakan kebutuhan untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 MW sebetulnya sudah ada dalam kajian pemerintah sebelumnya.
"Jadi terlepas berapa MW kebutuhan kita sesungguhnya, tapi kita memang harus bangun pembangkit listrik baru untuk atasi defisit listrik," kata Rinaldy di Jakarta, Minggu (4/10).
Ia mengkritik konsep pembangunan kelistrikan nasional yang menggunakan konsep negara kontinental dimana pusat memegang sentral kendali.
Padahal Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau yang perlu dialiri oleh listrik.
"Ini membutuhkan pendekatan yang berbeda, spesifik dan sesuai kebutuhan lokal," ujar Rinaldy.
Akibatnya hingga kini rasio elektrifikasi Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi Indonesia tahun lalu baru 84,12%.
Namun wilayah Indonesia Timur seperti Papua rasio elektrifikasinya hanya 37,48%.
"Selama pendekatan ini tidak diubah, program 35.000 MW percuma. Karena tidak bisa menjawab kebutuhan listrik secara merata diseluruh wilayah Indonesia atau rasio elektrifikasi mencapai 100%," pungkas Rinaldi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
